medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan kebijakan penaikan tunjangan anggota dewan selama sesuai aturan yang sudah disepakati dari pemerintah pusat. Penaikan tunjangan harus diikuti peningkatan kinerja wakil rakyat.
Dewan harus benar-benar fokus pada target-target fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. "Setuju kalau sesuai dengan aturan tapi harus diikuti dengan peningkatan profesionalitas dan produktifitas," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.
Sebelumnya, DPRD Jakarta menggulirkan rencana kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Kenaikan mencapai 20 persen dari pendapatan saat ini. Apabila rencana itu dikabulkan, gaji anggota DPRD yang diterima bisa mencapai Rp80 juta per bulan.
DPRD DKI sudah menggelar rapat lanjutan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Hukum Pemprov DKI untuk membahas itu. Usulan rancangan perda (raperda) tentang PP Nomor 18 Tahun 2017 menjadi inisiatif Dewan.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak mempermasalahkan kebijakan penaikan tunjangan anggota dewan selama sesuai aturan yang sudah disepakati dari pemerintah pusat. Penaikan tunjangan harus diikuti peningkatan kinerja wakil rakyat.
Dewan harus benar-benar fokus pada target-target fungsi penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. "Setuju kalau sesuai dengan aturan tapi harus diikuti dengan peningkatan profesionalitas dan produktifitas," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Juli 2017.
Sebelumnya, DPRD Jakarta menggulirkan rencana kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Kenaikan mencapai 20 persen dari pendapatan saat ini. Apabila rencana itu dikabulkan, gaji anggota DPRD yang diterima bisa mencapai Rp80 juta per bulan.
DPRD DKI sudah menggelar rapat lanjutan dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Hukum Pemprov DKI untuk membahas itu. Usulan rancangan perda (raperda) tentang PP Nomor 18 Tahun 2017 menjadi inisiatif Dewan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
