Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah (pemda) terus memfasilitasi dan membimbing pembentukan anggota gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Khususnya, di tingkat kabupaten/kota.
"Koordinasi yang kita lakukan harus dijalankan secara komprehensif, cepat, demikian juga harus tepat," kata Bintang dalam Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
Bintang menyebutkan anggota gugus tugas percepatan penanganan TPPO di tingkat pusat telah terdiri dari 24 kementerian/lembaga terkait. Tim dibagi ke dalam enam subgugus tugas.
Kementerian PPPA juga membentuk gugus tugas di 32 provinsi. Hanya Papua dan Papua Barat yang masih dalam proses pembentukan. Sedangkan, di tingkat kabupaten/kota gugus tugas telah terbentuk di 245 tim.
Bintang menekankan dalam menjalankan fungsi dan tugas lembaga masing-masing, semua pihak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Sehingga, semua pekerjaan dapat dituntaskan tanpa terhambat oleh sistem.
"Dikarenakan perdagangan orang semakin dekat dengan masyarakat dan jumlah kasus yang terlaporkan naik tiga kali lipat pada tahun 2021, pemerintah daerah bersama stakeholder agar membantu mengoptimalkan peran masing-masing," jelas dia.
Menurutnya, pemberantasan perdagangan orang memerlukan sebuah upaya dan berbagai program serta kebijakan yang relevan. Lewat gugus tugas TPPO, pemda diharapkan juga dapat bekerja sama melancarkan kegiatan di pelayanan terpadu bagi korban perdagangan orang.
Selain memfasilitasi gugus tugas TPPO, pemda diharapkan terus mengawal secara intensif sosialisasi dan penguatan isu perdagangan orang. Mulai dari tingkat desa sampai di provinsi.
"Untuk itu, bagi daerah yang sudah menerapkan untuk pelaksanaan yang dimulai dari tingkat akar rumput, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujarnya.
Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (
PPPA) Bintang Puspayoga meminta pemerintah daerah (pemda) terus memfasilitasi dan membimbing pembentukan anggota gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (
TPPO). Khususnya, di tingkat kabupaten/kota.
"Koordinasi yang kita lakukan harus dijalankan secara komprehensif, cepat, demikian juga harus tepat," kata Bintang dalam Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
Bintang menyebutkan anggota gugus tugas percepatan penanganan TPPO di tingkat pusat telah terdiri dari 24 kementerian/lembaga terkait. Tim dibagi ke dalam enam subgugus tugas.
Kementerian PPPA juga membentuk gugus tugas di 32 provinsi. Hanya Papua dan Papua Barat yang masih dalam proses pembentukan. Sedangkan, di tingkat kabupaten/kota gugus tugas telah terbentuk di 245 tim.
Bintang menekankan dalam menjalankan fungsi dan tugas lembaga masing-masing, semua pihak harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Sehingga, semua pekerjaan dapat dituntaskan tanpa terhambat oleh sistem.
"Dikarenakan perdagangan orang semakin dekat dengan masyarakat dan jumlah kasus yang terlaporkan naik tiga kali lipat pada tahun 2021, pemerintah daerah bersama stakeholder agar membantu mengoptimalkan peran masing-masing," jelas dia.
Menurutnya, pemberantasan perdagangan orang memerlukan sebuah upaya dan berbagai program serta kebijakan yang relevan. Lewat gugus tugas TPPO, pemda diharapkan juga dapat bekerja sama melancarkan kegiatan di pelayanan terpadu bagi korban perdagangan orang.
Selain memfasilitasi gugus tugas TPPO, pemda diharapkan terus mengawal secara intensif sosialisasi dan penguatan isu perdagangan orang. Mulai dari tingkat desa sampai di provinsi.
"Untuk itu, bagi daerah yang sudah menerapkan untuk pelaksanaan yang dimulai dari tingkat akar rumput, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
