Jakarta: Muliaman Darmansyah Hadad mengepalai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dia menegaskan badan yang dipimpinnya berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2024.
Muliaman dan wakilnya, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menyebut badan yang dipimpinnya seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA).
Meski serupa, kata Muliaman, badan yang dipimpinnya memiliki cakupan yang lebih luas. Pasalnya, badan tersebut juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Muliaman menyebut pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara.
Muliaman mengatakan Presiden Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu. Sehinga, tak lagi berjalan sendiri-sendiri.
"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.
Jakarta: Muliaman Darmansyah Hadad mengepalai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Dia menegaskan badan yang dipimpinnya berbeda dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (
BUMN).
"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman dikutip dari
Media Indonesia, Selasa, 22 Oktober 2024.
Muliaman dan wakilnya, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menyebut badan yang dipimpinnya seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA).
Meski serupa, kata Muliaman, badan yang dipimpinnya memiliki cakupan yang lebih luas. Pasalnya, badan tersebut juga mengelola investasi negara di luar APBN.
Muliaman menyebut pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto. Khususnya, dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara.
Muliaman mengatakan Presiden Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu. Sehinga, tak lagi berjalan sendiri-sendiri.
"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-
leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
