medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan beraksi selama Malaysia tak memasuki perairan Indonesia. JK juga mengatakan tidak mempermasalahkan jika pesawat dan kapal milik Malaysia berada dekat perairan Ambalat.
"Selama dia tidak masuk ke perairan Indonesia, masih dekat-dekat Ambalat, itu boleh-boleh saja," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Sebelumnya, JK menyebut akan membicarakan perihal ini secara baik-baik terlebih dahulu. Jika penerobosan tapal batas itu tetap dilakukan, protes akan dilayangkan pemerintah Indonesia.
Pemerintah akan bersuara jika Malaysia melintasi tapal batas yang disepakati dalam perjanjian tapal batas kontinental dan maritim. "Yang tidak boleh dimasuki itu yang 12 mil itu," tegas JK.
Diketahui, Informasi dari Pangkalan Lanud Kota Tarakan, setidaknya sembilan armada perang Malaysia masuk wilayah Indonesia di perairan Ambalat, Kabupaten Nunukan, belum lama ini. Semua armada itu dihalau otoritas RI dengan peringatan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia.
Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Malaysia, pada 5-7 Februari 2015.
Kemudian disertai pula dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia di Kota Kinabalu, pada 25-28 Januari 2015, dalam upaya mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan beraksi selama Malaysia tak memasuki perairan Indonesia. JK juga mengatakan tidak mempermasalahkan jika pesawat dan kapal milik Malaysia berada dekat perairan Ambalat.
"Selama dia tidak masuk ke perairan Indonesia, masih dekat-dekat Ambalat, itu boleh-boleh saja," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2015).
Sebelumnya, JK menyebut akan membicarakan perihal ini secara baik-baik terlebih dahulu. Jika penerobosan tapal batas itu tetap dilakukan, protes akan dilayangkan pemerintah Indonesia.
Pemerintah akan bersuara jika Malaysia melintasi tapal batas yang disepakati dalam perjanjian tapal batas kontinental dan maritim. "Yang tidak boleh dimasuki itu yang 12 mil itu," tegas JK.
Diketahui, Informasi dari Pangkalan Lanud Kota Tarakan, setidaknya sembilan armada perang Malaysia masuk wilayah Indonesia di perairan Ambalat, Kabupaten Nunukan, belum lama ini. Semua armada itu dihalau otoritas RI dengan peringatan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Eddy Pratomo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim antara Republik Indonesia dan Malaysia.
Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Malaysia, pada 5-7 Februari 2015.
Kemudian disertai pula dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia di Kota Kinabalu, pada 25-28 Januari 2015, dalam upaya mempercepat penyelesaian penetapan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
