medcom.id, Jakarta: Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah selesai. Dalam rapat itu, ditetapkan bahwa Paripurna DPR berikutnya diselenggarakan pada Selasa 7 April 2015.
"Rapat Paripurna mendatang ditentukan pada 7 April, hari Selasa," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Dalam Bamus dibahas beberapa surat dan agenda yang akan dibahas di Paripurna. Beberapa di antaranya surat usulan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, Perppu Plt Pimpinan KPK, Ratifikasi konvensi WTO dan paparan Badan Pemeriksa Keuangan. "Kita sepakati ini akan dibawa ke komisi-komisi terkait," kata dia.
Bamus juga membahas dua surat dari kubu Agung dan kubu Ical terkait Fraksi Golkar. Bamus memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut kedua surat itu karena akan menyerahkannya ke mekanisme internal partai dan proses hukum yang berlaku.
"Kalau masalah Golkar tidak perlu sudah ada hasil sela PTUN. Masalah internal parpol kita tunggu saja keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang berlaku sekarang Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo karena Status Quo. Kalau ada perubahan kita akan mengikuti," jelas dia.
medcom.id, Jakarta: Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sudah selesai. Dalam rapat itu, ditetapkan bahwa Paripurna DPR berikutnya diselenggarakan pada Selasa 7 April 2015.
"Rapat Paripurna mendatang ditentukan pada 7 April, hari Selasa," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015).
Dalam Bamus dibahas beberapa surat dan agenda yang akan dibahas di Paripurna. Beberapa di antaranya surat usulan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, Perppu Plt Pimpinan KPK, Ratifikasi konvensi WTO dan paparan Badan Pemeriksa Keuangan. "Kita sepakati ini akan dibawa ke komisi-komisi terkait," kata dia.
Bamus juga membahas dua surat dari kubu Agung dan kubu Ical terkait Fraksi Golkar. Bamus memutuskan untuk tidak membahas lebih lanjut kedua surat itu karena akan menyerahkannya ke mekanisme internal partai dan proses hukum yang berlaku.
"Kalau masalah Golkar tidak perlu sudah ada hasil sela PTUN. Masalah internal parpol kita tunggu saja keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang berlaku sekarang Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo karena Status Quo. Kalau ada perubahan kita akan mengikuti," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
