Jakarta: Nama Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso telah lama dikenal sebagai simbol kejujuran dan integritas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mantan Kapolri tersebut dikenang karena keberaniannya menolak suap, tidak menyalahgunakan jabatan, serta mempertahankan prinsip meskipun berhadapan dengan berbagai kepentingan dan tekanan kekuasaan.
Pengabdian Hoegeng kepada bangsa dan negara kini mendapatkan pengakuan melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Presiden Prabowo Subianto menetapkan Hoegeng sebagai salah satu dari 19 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Ia merupakan putra pasangan Soekario Kario Hatmodjo dan Omi Kalsoem. Ayahnya bekerja sebagai kepala jaksa di Pengadilan Negeri Karesidenan Pekalongan. Lingkungan keluarga dan pendidikan turut membentuk karakter Hoegeng yang dikenal disiplin serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.
Sebelum meniti karier di kepolisian, Hoegeng sempat menempuh pendidikan hukum di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia pada 1940. Namun, pendidikannya tidak selesai setelah perguruan tinggi tersebut ditutup pada masa pendudukan Jepang. Ia kemudian mengikuti pendidikan kepolisian dan mulai membangun karier sebagai aparat penegak hukum.
Setelah Indonesia merdeka, Hoegeng melanjutkan pendidikan kepolisian dan mengembangkan kemampuannya di bidang penegakan hukum. Ia pernah bertugas di sejumlah wilayah, termasuk Surabaya, Sumatera Utara, dan Jakarta. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai berbagai persoalan keamanan, kriminalitas, serta tantangan yang dihadapi aparat kepolisian di tengah masyarakat.
Karier Hoegeng tidak hanya berkutat di lingkungan kepolisian. Ia juga pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi pada 1960-an. Setelah itu, ia sempat mengemban tugas sebagai Menteri Iuran Negara dan Sekretaris Kabinet Inti. Pengalaman di berbagai lembaga pemerintahan tersebut memperluas kiprahnya dalam pelayanan publik sebelum kembali menduduki jabatan strategis di kepolisian.
Puncak perjalanan kariernya terjadi pada 5 Mei 1968 ketika Hoegeng dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kelima. Ia memimpin institusi kepolisian hingga 1971, pada masa ketika Indonesia menghadapi berbagai persoalan politik, keamanan, dan penegakan hukum.
Selama menjabat Kapolri, Hoegeng dikenal memiliki sikap tegas terhadap pelanggaran hukum tanpa memandang latar belakang pelakunya. Ia berupaya menjaga agar kepolisian tidak menjadi alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Prinsip tersebut membuat namanya dikenang sebagai pemimpin yang berani menghadapi tekanan, termasuk ketika perkara yang ditangani melibatkan orang-orang berpengaruh.
Salah satu perkara yang kerap dikaitkan dengan ketegasan Hoegeng adalah kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970. Kasus dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan bernama Sumarijem tersebut menjadi perhatian luas karena munculnya dugaan keterlibatan sejumlah anak pejabat. Penanganan perkara ini menjadi salah satu gambaran rumitnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan dugaan penyalahgunaan pengaruh dan kekuasaan.
Hoegeng juga dikenal tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Sikap tersebut terlihat dalam penanganan perkara penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahyadi. Kasus itu menjadi salah satu contoh bagaimana penegakan hukum dapat bersinggungan dengan kepentingan orang-orang yang memiliki pengaruh besar.
Selain ketegasan dalam menjalankan tugas, Hoegeng memiliki prinsip kuat untuk tidak menerima pemberian yang berpotensi memengaruhi independensinya. Ketika menjabat Kepala Jawatan Imigrasi, ia dikenal menolak berbagai bentuk pemberian yang berkaitan dengan kepentingan bisnis dan pelayanan. Baginya, jabatan publik merupakan amanah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kesederhanaan juga menjadi bagian penting dari kehidupan Hoegeng. Meskipun pernah menduduki posisi tertinggi di kepolisian, ia tidak dikenal sebagai pejabat yang gemar memamerkan kekayaan. Ia memilih menjalani kehidupan secara bersahaja dan menjaga jarak dari praktik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sikap tersebut membuat namanya tetap dihormati bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.
Pada 1971, Hoegeng mengakhiri masa jabatannya sebagai Kapolri. Setelah itu, ia tidak lagi berada di pusat kekuasaan kepolisian, tetapi keteladanannya terus menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Namanya bahkan sering disebut dalam berbagai diskusi mengenai reformasi kepolisian, pemberantasan korupsi, dan pentingnya integritas pejabat publik.
Popularitas Hoegeng sebagai sosok polisi jujur juga tercermin dari sebuah ungkapan satire yang pernah dilontarkan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia pernah menyebut tiga polisi jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng. Ungkapan tersebut menjadi populer karena menggambarkan betapa kuatnya citra Hoegeng sebagai polisi yang tidak mudah disuap.
Hoegeng meninggal dunia pada 14 Juli 2004. Meski telah lama wafat, namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai figur yang memperlihatkan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak harus berbanding lurus dengan kemewahan.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional pada 10 November 2026 menjadi pengakuan negara atas pengabdian dan keteladanan yang diwariskannya. Lebih dari sekadar penghargaan, gelar tersebut kembali mengingatkan bahwa kejujuran, keberanian, dan integritas merupakan fondasi penting bagi penegakan hukum dan kehidupan berbangsa.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
