Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan usulan nomenklatur tujuh kementerian. Hal tersebut agar kementerian lebih efektif dalam bekerja.
"Ini lebih pada kolaborasi dan kesinambungan dalam bekerja," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalia, dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI,Jakarta, Minggu 25 Maret 2018.
Senada dengan itu, Sekjen PSI Raja Juli, mencontohkan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus dipisahkan. Kementerian Pemuda dapat bergabung dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ekonomi Kreatif, Start Up.
Sedangkan Kementerian Olahraga memiliki banyak pekerjaan rumah untuk fokus pada prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.
"Olahraga punya berbagai dimensi untuk menjaga prestasi Olahraga Indonesia," ujarnya.
Berikut perubahan nomenklatur tujuh Kementerian:
1. Kementerian Komunikasi, Informatika dan Big Data.
2. Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Start up dan Pemuda
3. Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN.
4. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim.
5. Kementerian Sosial dan Mitgasi Bencana.
6. Kementerian Kesetaran Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. Ketuju Kementerian Olah Raga.
7. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan transmigasi.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan usulan nomenklatur tujuh kementerian. Hal tersebut agar kementerian lebih efektif dalam bekerja.
"Ini lebih pada kolaborasi dan kesinambungan dalam bekerja," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalia, dalam jumpa pers di Kantor DPP PSI,Jakarta, Minggu 25 Maret 2018.
Senada dengan itu, Sekjen PSI Raja Juli, mencontohkan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus dipisahkan. Kementerian Pemuda dapat bergabung dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), Ekonomi Kreatif, Start Up.
Sedangkan Kementerian Olahraga memiliki banyak pekerjaan rumah untuk fokus pada prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.
"Olahraga punya berbagai dimensi untuk menjaga prestasi Olahraga Indonesia," ujarnya.
Berikut perubahan nomenklatur tujuh Kementerian:
1. Kementerian Komunikasi, Informatika dan Big Data.
2. Kementerian UKM, Ekonomi Kreatif, Start up dan Pemuda
3. Kementerian Infrastruktur, Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN.
4. Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perubahan Iklim.
5. Kementerian Sosial dan Mitgasi Bencana.
6. Kementerian Kesetaran Gender, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak. Ketuju Kementerian Olah Raga.
7. Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan transmigasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
