MA Dinilai Jalankan Undang-undang Lantik Pimpinan DPD

medcom.id, Jakarta: Kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang melantik pimpinan DPD bukan sebagai bentuk inkonsistensi. Hal itu dinilai hanya untuk menjalankan perintah undang-undang, meski MA telah mencabut tata tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 1 Tahun 2016 dan Tahun 2017 soal masa jabatan pimpinan DPD. "Saya kira tidak begitu (inkonsisten) harus dipisahkan antara putusan MA diputuskan hakim dengan penyumpahan," kata mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko saat telewicara di acara PrimeTime News, Metro TV, Rabu malam, 5 April 2017. Djoko mengatakan, pengambilan sumpah jabatan tersebut diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang MD3. Tugas MA dalam pelantikan itu hanya sekedar memandu proses penyumpahan. Jika tidak hadir, lanjut dia, MA akan melakukan dua kesalahan. Yakni, membiarkan pelantikan  berjalan dan tidak menghadiri pelantikan yang sudah diatur dalam UU. "Kalaupun tidak mau memandu penyumpahan yang sudah hasil kesepakatan. MA lebih salah lagi ini nanti kesalahan dua kali," ujar Djoko. Ia menilai sikap DPD yang ngotot ingin dilakukan pelantikan karena ada unsur politik. Namun, MA tak bisa mencampuri urusan poltik itu. "Putusan MA dalam putusan siapa yang harus melaksanakan DPD secara keseluruhan, tapi DPD tidak kondusif. Harus bedakan ruang lingkup hukum dan ruang politik," kata dia.