BPK: Pemda Jangan Sekadar Kejar Tingkat Serapan Anggaran

Pontianak: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mewanti-wanti pemerintah daerah tidak sekadar mengejar angka serapan saat menggunakan anggaran. Anggaran harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lewat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). "Salah satu yang menjadi kepedulian saya dalam mendorong peningkatan IPM adalah di bidang pendidikan," kata Harry Azhar Azis dilansir Antara, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 21 Mei 2021. Dia belajar dari pengalaman saat tumbuh di keluarga tidak mampu hingga menjadi Ketua Badan Anggaran DPR. Pemerintah daerah harus menjamin pendidikan berkualitas dan terjangkau karena ini memberi dampak bagi pembangunan wilayah. "Karena pengaruh pendidikan di IPM bersifat jangka pendek dan jangka panjang," kata dia. Baca: BPK Minta Lampung Tingkatkan PAD untuk Kemandirian Fiskal Ia pun mendorong kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi siswa atau siswi terutama dari kalangan tidak mampu. Mereka yang berprestasi harus dijamin bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. "Misalnya menganggarkan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar di luar alokasi yang sudah ada," ujar dia. Namun, dia tak memungkiri serapan masih menjadi sorotan utama di setiap tata kelola anggaran. Bukan tujuan pemanfaatan anggaran. Karena itu, dia berusaha mendorong perbaikan konsideran anggaran sehingga pemerintah pusat dan daerah mempunyai alat yang kuat dalam menyusun anggaran.