Jakarta: Presiden Joko Widodo menyentil pembelian produk luar negeri. Ia mengingatkan agar barang-barang seperti sepatu dan senjata untuk prajurit dapat menggunakan barang hasil produksi sendiri.
"Jangan sampai ini saya minta di Kementerian Pertahanan, di Polri. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata. Kalau yang canggih-canggih silahkan," tegas Jokowi dalam acara Pembukaan Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.
Presiden mempersilahkan jika negara butuh alutsista canggih seperti pesawat tempur. Tetapi untuk senjata, peluru, apalagi sepatu prajurit menurutnya Indonesia sudah bisa membuatnya.
"Kenapa harus beli dari luar? Makanan prajurit. Saya dapat cerita, dibisikin pak jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Pak presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama? Mestinya semakin banyak penyedia akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif," papar Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden juga menyinggung soal penggunaan kartu kredit milik pemerintah daerah. Menurutnya apabila pemerintah melakukan pembelian produk atau jasa menggunakan pembayaran bank milik pemerintah, tidak akan terlalu terdampak oleh krisis global.
"Kalau kita bisa menggunakan itu betul-betul, kita bisa mandiri, hati-hati. Saudara ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah sehingga kalau kita memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari kementerian lembaga provinsi kabupaten/kota, kita akan lebih tenang," tutur Presiden.
Presiden juga tidak menginginkan produk impor yang masuk ke Indonesia tetapi menggunakan kemasan dalam negeri hanya repackaging. "Dipikir saya enggak tahu? Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong terus kita?," cetus Presiden.
Pembelian produk dalam negeri, tegas Presiden, berdampak pada tunjangan kinerja dan penilaian. Ia mendorong sanksi bagi pemda, BUMN, atau kementerian/lembaga yang masih membeli produk impor untuk dikenai sanksi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta:
Presiden Joko Widodo menyentil pembelian produk luar negeri. Ia mengingatkan agar barang-barang seperti sepatu dan senjata untuk prajurit dapat menggunakan barang hasil produksi sendiri.
"Jangan sampai ini saya minta di
Kementerian Pertahanan, di
Polri. Kita ini sudah bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata. Kalau yang canggih-canggih silahkan," tegas Jokowi dalam acara Pembukaan Business Matching Product Dalam Negeri, di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.
Presiden mempersilahkan jika negara butuh alutsista canggih seperti pesawat tempur. Tetapi untuk senjata, peluru, apalagi sepatu prajurit menurutnya Indonesia sudah bisa membuatnya.
"Kenapa harus beli dari luar? Makanan prajurit. Saya dapat cerita, dibisikin pak jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Pak presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama? Mestinya semakin banyak penyedia akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif," papar Jokowi.
Pada kesempatan itu Presiden juga menyinggung soal penggunaan kartu kredit milik pemerintah daerah. Menurutnya apabila pemerintah melakukan pembelian produk atau jasa menggunakan pembayaran bank milik pemerintah, tidak akan terlalu terdampak oleh krisis global.
"Kalau kita bisa menggunakan itu betul-betul, kita bisa mandiri, hati-hati. Saudara ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah sehingga kalau kita memakai
platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari kementerian lembaga provinsi kabupaten/kota, kita akan lebih tenang," tutur Presiden.
Presiden juga tidak menginginkan produk impor yang masuk ke Indonesia tetapi menggunakan kemasan dalam negeri hanya
repackaging. "Dipikir saya enggak tahu? Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong terus kita?," cetus Presiden.
Pembelian
produk dalam negeri, tegas Presiden, berdampak pada tunjangan kinerja dan penilaian. Ia mendorong sanksi bagi pemda, BUMN, atau kementerian/lembaga yang masih membeli produk impor untuk dikenai sanksi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
