Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau tak ada aksi massa saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Bila ada demo dan rusuh, Wiranto bakal mencari biang keladinya.
"Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja," tegas Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Wiranto mengatakan kepolisian sudah meminta agar tidak ada unjuk rasa di seputaran Gedung MK. Aksi massa dianggap mengganggu kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional tersebut.
Bukan hanya itu, dua kandidat yang bertarung di Pilpres 2019 juga sudah menyerukan agar tak ada gerakan massa ke MK. Seluruh pihak diajak menghormati apa pun keputusan MK terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Menurut Wiranto, setiap demonstrasi pasti ada pihak yang mengajak, mendorong, atau menghasut. Bila demonstrasi tetap digelar dan berujung kerusuhan, Wiranto memastikan bakal menindak tegas tokoh-tokoh penggeraknya.
"Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," ujarnya.
Menurut Wiranto, pemerintah dan pihak keamanan tak akan main-main terhadap persoalan yang menyangkut keamanan nasional. Bagi Wiranto, pemerintah sudah di jalur yang benar dalam mengawal keamanan negara.
Ia menambahkan, alam demokrai memang memberikan ruang bebas untuk masyarakat menyalurkan aspirasi. Namun, kata dia, kebebasan yang ada bukan berarti tak punya payung hukum. Ada batas-batas toleransi hukum yang mengaturnya.
"Kebebasan agar tidak sebebasnya, kebebasan yang tidak mengganggu orang lain, kebebasan tidak mengganggu keamanan nasional," ujarnya.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau tak ada aksi massa saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Bila ada demo dan rusuh, Wiranto bakal mencari biang keladinya.
"Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja," tegas Wiranto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Wiranto mengatakan kepolisian sudah meminta agar tidak ada unjuk rasa di seputaran Gedung MK. Aksi massa dianggap mengganggu kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional tersebut.
Bukan hanya itu, dua kandidat yang bertarung di Pilpres 2019 juga sudah menyerukan agar tak ada gerakan massa ke MK. Seluruh pihak diajak menghormati apa pun keputusan MK terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Menurut Wiranto, setiap demonstrasi pasti ada pihak yang mengajak, mendorong, atau menghasut. Bila demonstrasi tetap digelar dan berujung kerusuhan, Wiranto memastikan bakal menindak tegas tokoh-tokoh penggeraknya.
"Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," ujarnya.
Menurut Wiranto, pemerintah dan pihak keamanan tak akan main-main terhadap persoalan yang menyangkut keamanan nasional. Bagi Wiranto, pemerintah sudah di jalur yang benar dalam mengawal keamanan negara.
Ia menambahkan, alam demokrai memang memberikan ruang bebas untuk masyarakat menyalurkan aspirasi. Namun, kata dia, kebebasan yang ada bukan berarti tak punya payung hukum. Ada batas-batas toleransi hukum yang mengaturnya.
"Kebebasan agar tidak sebebasnya, kebebasan yang tidak mengganggu orang lain, kebebasan tidak mengganggu keamanan nasional," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
