IKN Disebut Amanat UU yang Wajib Direalisasikan

Jakarta: Polemik keberlanjutan proyek pembangunan ibu kota nusantara (IKN) menguak jelang Pemilu 2024. Muncul pro dan kontra apakah pemerintah mendatang melanjutkan proyek ini.  "Siapapun Presidennya, IKN wajib tetap harus jalan, karena IKN bukan lagi hanya sebuah wacana, tapi sudah menjadi UU sehingga siapapun Presiden selanjutnya wajib melaksanakan hal itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi di Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.  Menurut Teddy, munculnya penolakan pembangunan IKN dinilai hanya kepentingan politis saja menjelang Pemilu 2024. Pada kenyataannya pemerintahan selanjutnya wajib menjalankan perintah UU.    "Diskusi dan pernyataan penolakan IKN menjelang Pemilu hanyalah gimmick politik, pepesan kosong yang tidak akan pernah terealisiasi dan tidak ada jalan untuk merealisasikannya, karena ini negara hukum," jelasnya.  Teddy menegaskan jika ada kampanye menolak IKN dalam Pemilu, itu dapat dipastikan berbohong. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan suara pemilih.  "Karena pada kenyataannya, IKN tetap harus dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang," ujarnya.