Pernyataan Luhut Soal OTT Dinilai Bertentangan dengan Keinginan Rakyat

Jakarta: Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait operasi tangkap tangan (OTT) dikritik. Pernyataan yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak sering melakukan operasi senyap tersebut dinilai bertentangan dengan kehendak rakyat. "Kurang tepat apa yang disampaikan Pak LBP dengan keinginan rakyat Indonesia," kata anggota Komisi III DPR Santoso saat dihubungi, Rabu, 21 Desember 2022. Politikus Partai Demokrat itu menyampaikan rakyat ingin pemberantasan korupsi dilakukan maksimal. Sehingga, praktik maling uang rakyat itu berkurang secara siginifikan di negara ini. Ia menilai OTT bertujuan untuk mengurangi perilaku maling uang rakyat serta memberikan efek jera. Ia pun mengingatkan tujuan tujuan dibentuknya KPK, yakni memberantas perilaku korupsi. "Sangat memyimpang dari tujuan utama KPK yaitu sebagai lembaga pemberantasan korupsi namun hanya melakukan upaya pencegahan saja," ungkap dia.   Selain itu, dia tak sependapat dengan alasan Luhut yang menyebut OTT membuat buruk citra Indonesia. Santoso pun mengutip pernyataan Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln. "Barkan rakyat mengetahui fakta dan negara dengan sendirinya akan tetap berjalan menjadi relevan untuk diketahui publik," sebut dia. Dia pun menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK masih sangat perlu dimasifkan. Di saat yang sama KPK juga memaksimalkan upaya pencegahan. "Agar korupsi di Indonesia seiring berjalannya waktu akan semakin berkurang dan anggaran untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat dapat diselamatkan," ujar dia.