Penyelenggara Diminta Mengevaluasi Pengajuan Anggaran Pemilu dan Pilkada 2024

Jakarta: Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diminta menyisir ulang pengajuan anggaran yang telah disampaikan kepada legislatif. Hal itu perlu dilakukan untuk mengefisienkan biaya penyelenggaraan pesta demokrasi pada 2024. "Melakukan semacam penyisiran secara detail setiap tahapan, baik untuk pemilu maupun pilkada," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 November 2021. Sekretaris Fraksi NasDem itu menyampaikan total anggaran yang diajukan KPU untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada sekitar Rp112 triliun. Rinciannya, penyelenggaraan pemilu sebesar Rp86 triliun dan Rp26 triliun untuk pilkada. Menurut dia, total biaya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut cukup besar. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya membaik karena pandemi covid-19. "Memang anggaran yang diminta dalam situasi hari ini itu kan terasa berat, dalam masih situasi pandemi, ada dampak pandemi, terutama di daerah," kata dia. Saan menyampaikan salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu dan pilkada untuk efesiensi anggaran. Di antaranya mengurangi pembiayaan tahapan dan logistik pemungutan suara pilkada. Baca: Komisi II Gelar RDP dengan Pansel KPU dan Bawaslu Namun, hal itu tak terlihat pada pengajuan anggaran yang disampaikan KPU dan KPU daerah. Sehingga, semangat efesiensi pembiayaan pesta demokrasi tam tercapai. "Justru kalau anggaran malah besar di mana pemilu disatukan, juga pilkada diserentakan malah membengkak, semangat melakukan efesiensi tentu tidak tercapai," ucap dia. Dia meminta penyelenggara mengevaluasi ulang pengajuan anggaran yang telah disampaikan. Penyisiran harus dilakukan secara detail pada setiap tahapan. "Kami akan minta kepada penyelenggara untuk benar-benar membuat anggaran setiap tahapan secara detail dan mana nanti yang bisa kita efesien kan," ujar dia.