Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat kinerja DPR pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung 16 Januari hingga 6 Februari 2024. Para wakil rakyat dinilai terlalu sibuk kampanye dan tanpa hasil kinerja.
"Perencanaan yang begitu luar biasa banyaknya, menggambarkan DPR tidak fokus bekerja. Sehingga, berujung pada tidak menghasilkan satu pun RUU yang disahkan alias nihil," kata peneliti bidang kelembagaan Formappi I Made Leo Wiratma dalam rilis 'Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 dan Meraba DPR Baru' di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin, 4 Maret 2024.
Pada masa sidang tersebut, DPR sejatinya hanya 16 hari kerja dibandingkan masa reses yang lebih lama yakni 19 hari. DPR berencana melanjutkan pembahasan 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih pada tahap pembicaraan tingkat I.
Terdiri dari tiga RUU usulan DPR, lima RUU usulan pemerintah, tiga usulan DPD, dan delapan RUU kumulatif terbuka. Selain itu, terdapat 34 RUU yang memasuki pembicaraan tingkat I, tiga RUU usulan DPR, 2 RUU usulan pemerintah, dan 29 RUU kumulatif terbuka.
"Dalam fungsi legislasi, DPR tidak berhasil menyelesaikan satu RUU pun meski banyak RUU yang sedang dibahas dalam pembahasan tingkat I. Banyaknya RUU yang sedang dibahas menyebabkan DPR tidak fokus dalam membahas RUU," ujar Made Leo.
Kondisi tersebut, lanjut dia, karena fokus DPR terbagi karena ada legislator yang kembali ikut dalam kontestasi politik 2024. Padahal, lanjut dia, terdapat dua RUU yang mestinya bisa dituntaskan.
"Terdapat dua RUU yakni RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Perubahan UU Desa yang jika secara sungguh-sungguh dibahas dapat menghasilkan satu atau dua RUU yang disahkan," ucap Made Leo.
Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat kinerja
DPR pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung 16 Januari hingga 6 Februari 2024. Para wakil rakyat dinilai terlalu sibuk kampanye dan tanpa hasil kinerja.
"Perencanaan yang begitu luar biasa banyaknya, menggambarkan DPR tidak fokus bekerja. Sehingga, berujung pada tidak menghasilkan satu pun RUU yang disahkan alias nihil," kata peneliti bidang kelembagaan Formappi I Made Leo Wiratma dalam rilis 'Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 dan Meraba DPR Baru' di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin, 4 Maret 2024.
Pada masa sidang tersebut,
DPR sejatinya hanya 16 hari kerja dibandingkan masa reses yang lebih lama yakni 19 hari. DPR berencana melanjutkan pembahasan 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini masih pada tahap pembicaraan tingkat I.
Terdiri dari tiga RUU usulan DPR, lima RUU usulan pemerintah, tiga usulan DPD, dan delapan RUU kumulatif terbuka. Selain itu, terdapat 34 RUU yang memasuki pembicaraan tingkat I, tiga RUU usulan DPR, 2 RUU usulan pemerintah, dan 29 RUU kumulatif terbuka.
"Dalam fungsi legislasi,
DPR tidak berhasil menyelesaikan satu RUU pun meski banyak RUU yang sedang dibahas dalam pembahasan tingkat I. Banyaknya RUU yang sedang dibahas menyebabkan DPR tidak fokus dalam membahas RUU," ujar Made Leo.
Kondisi tersebut, lanjut dia, karena fokus DPR terbagi karena ada legislator yang kembali ikut dalam kontestasi politik 2024. Padahal, lanjut dia, terdapat dua RUU yang mestinya bisa dituntaskan.
"Terdapat dua RUU yakni RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Perubahan UU Desa yang jika secara sungguh-sungguh dibahas dapat menghasilkan satu atau dua RUU yang disahkan," ucap Made Leo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
