medcom.id, Jakarta: Panitia kerja (Panja) UU MPR, DPR, dan DPRD (MD3) menyampaikan usulan tambahan kursi ke pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penambahan itu setelah adanya sejumlah rapat di panja.
"Hari ini tadi kita menyampaikan resmi kepada pemerintah mengenai, pandangan, pendapat, usulan masing-masing fraksi, terkait dengan masalah penambahan unsur pimpinan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis 8 Juni 2017.
Politikus Golkar itu menuturkan ada sejumlah usulan yang disampaikan ke pemerintah soal tambahan kursi. Yakni, penambahan satu pimpinan DPR dan satu pimpinan MPR yang diusulkan PDI Perjuangan. Selanjutnya penambahan masing-masing dua pimpinan untuk MPR, DPR dan DPD yang diusulkan PKB dan Gerindra.
Adapula yang mengusulkan menambah dua pimpinan DPR, enam pimpinan MPR dan dua pimpinan DPD yang diusulkan PPP dan PKB. Golkar sendiri kata Firman, mengusulkan penambahan satu pimpinan DPR, tiga atau maksimal empat pimpinan MPR sedang pimpinan DPD tidak ditambah.
"Kalau DPR ditambah lagi pimpinannya terlalu banyak juga gimana pembagian kerjanya ini juga akan memuat persoalan tersendiri, itu malah akan mengganggu kinerja dewan," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah diberi waktu untuk menimbang dan berpikir. Dalam waktu dekat pemerintah dapat memberikan jawaban terkait usulan yang diberikan.
"Penambahan pimpinan harus benar-benar rasional," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Panitia kerja (Panja) UU MPR, DPR, dan DPRD (MD3) menyampaikan usulan tambahan kursi ke pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penambahan itu setelah adanya sejumlah rapat di panja.
"Hari ini tadi kita menyampaikan resmi kepada pemerintah mengenai, pandangan, pendapat, usulan masing-masing fraksi, terkait dengan masalah penambahan unsur pimpinan," kata Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis 8 Juni 2017.
Politikus Golkar itu menuturkan ada sejumlah usulan yang disampaikan ke pemerintah soal tambahan kursi. Yakni, penambahan satu pimpinan DPR dan satu pimpinan MPR yang diusulkan PDI Perjuangan. Selanjutnya penambahan masing-masing dua pimpinan untuk MPR, DPR dan DPD yang diusulkan PKB dan Gerindra.
Adapula yang mengusulkan menambah dua pimpinan DPR, enam pimpinan MPR dan dua pimpinan DPD yang diusulkan PPP dan PKB. Golkar sendiri kata Firman, mengusulkan penambahan satu pimpinan DPR, tiga atau maksimal empat pimpinan MPR sedang pimpinan DPD tidak ditambah.
"Kalau DPR ditambah lagi pimpinannya terlalu banyak juga gimana pembagian kerjanya ini juga akan memuat persoalan tersendiri, itu malah akan mengganggu kinerja dewan," tuturnya.
Untuk itu, pemerintah diberi waktu untuk menimbang dan berpikir. Dalam waktu dekat pemerintah dapat memberikan jawaban terkait usulan yang diberikan.
"Penambahan pimpinan harus benar-benar rasional," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(Des)
