Jakarta: Elite politik dinilai terlalu mudah mencari pembenaran untuk melanggengkan agenda politiknya. Mereka menggunakan alasan pandemi covid-19 di dua waktu yang berbeda untuk kepentingan berbeda.
“Kita melihat bagaimana inkonsistensi elite politik dipertontonkan secara terbuka,” kata Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 6 Maret 2022.
Titi tapak tilas saat elite politik menggunakan alasan pandemi covid-19 untuk mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kala itu, pilkada seolah menjadi agenda yang wajib terlaksana apapun alasannya.
“Pertimbangan (pelaksanaan pilkada) lainnya seperti stimulus perkembangan ekonomi, pilkada diyakini mempercepat penanganan covid-19, dan memastikan hak pilih dan dipilih tidak terhalang,” papar dia.
Baca: Nasib IKN Nusantara Bergantung Sikap Politik Usai Pemilu 2024
Ironisnya, kata Titi, alasan yang sama dipakai untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Inkonsistensi elite politik dinilai bisa menjadi dasar masyarakat menggugat argumen tersebut.
“Karena alasan itu justru digunakan terbalik untuk Pemilu 2024,” ujar dia.
Sebelumnya, sejumlah partai menyampaikan usulan penundaan pemilu 2024. Mereka, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), da Golkar.
PKB beralasan untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi. Sedangkan PAN menilai mahalnya biaya pemilu yang dikaitkan dengan perekonomian Indonesia yang belum stabil.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
