Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan tata kelola anggaran tak boleh main-main. Ia mempersilakan penegak hukum untuk 'menggigit' siapa pun yang berusaha menyelewengkan uang negara.
"Kalau masih ada yang membandel, ada niat untuk korupsi, silakan Bapak Ibu, digigit dengan keras," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2020.
Jokowi ingin uang negara diselamatkan. Lebih dari itu, kepercayaan rakyat harus terus tetap dijaga. Lembaga pengawas keuangan dan penegak hukum, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus waspada.
Di sisi lain, Jokowi mewanti-wanti agar penegak hukum tak grasak-grusuk. Orang tak bersalah tak boleh jadi sasaran.
"Jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea (niat berbuat jahat), juga jangan menebarkan ketakutan kepada pelaksana dalam menjalankan tugasnya," tegasnya.
Tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan inspektorat sebagai aparat internal pemerintah harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Dia mendorong sinergi lembaga internal dan pemeriksa eksternal terus dilakukan.
Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan tata kelola anggaran tak boleh main-main. Ia mempersilakan penegak hukum untuk 'menggigit' siapa pun yang berusaha menyelewengkan uang negara.
"Kalau masih ada yang membandel, ada niat untuk korupsi, silakan Bapak Ibu, digigit dengan keras," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2020.
Jokowi ingin uang negara diselamatkan. Lebih dari itu, kepercayaan rakyat harus terus tetap dijaga. Lembaga pengawas keuangan dan penegak hukum, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus waspada.
Di sisi lain, Jokowi mewanti-wanti agar penegak hukum tak grasak-grusuk. Orang tak bersalah tak boleh jadi sasaran.
"Jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea (niat berbuat jahat), juga jangan menebarkan ketakutan kepada pelaksana dalam menjalankan tugasnya," tegasnya.
Tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan inspektorat sebagai aparat internal pemerintah harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Dia mendorong sinergi lembaga internal dan pemeriksa eksternal terus dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
