medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate berharap, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tak mundur. Masih banyak hal krusial yang harus dibicarakan dalam pembahasan RUU APBN 2016.
"Di antaranya nomenklatur anggaran cadangan, DAK yang di dalamnya ada usaha menitipkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)," kata Johny ketika dihubungi, Jumat (23/10/2015).
Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sempat menimbulkan kontroversi. DPR mengambilalih kewenangan pemerintah dalam mengusulkan anggaran. Hal ini dinilai tak sejalan dengan Undang-undang Keuangan Negara yang sempat ditolak Fraksi Partai NasDem dalam paripurna.
Di sisi lain, kata anggota Komisi XI ini, jadwal paripuna pengesahan UU APBN 2016 yang seharusnya dilaksanakan Kamis, 22 Oktober, ditunda hingga 30 Oktober atau hari akhir masa sidang periode ini.
"Apabila DPR gagal mengesahkan UU APBN 2016 pada 30 Oktober, akan mengganggu keseluruhan program pemerintahan pada 2016," kata Johnny.
Dia berharap, dalam pembahasan yang masih berlangsung di Badan Anggaran dan komisi-komisi bisa diselesaikan.
"Kami harapkan fraksi-fraksi DPR dapat menyelesaikan UU APBN 2016 tepat waktu dan menghasilkan UU APBN 2016 yang pro-rakyat," ujar Johnny.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate berharap, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tak mundur. Masih banyak hal krusial yang harus dibicarakan dalam pembahasan RUU APBN 2016.
"Di antaranya nomenklatur anggaran cadangan, DAK yang di dalamnya ada usaha menitipkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP)," kata Johny ketika dihubungi, Jumat (23/10/2015).
Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sempat menimbulkan kontroversi. DPR mengambilalih kewenangan pemerintah dalam mengusulkan anggaran. Hal ini dinilai tak sejalan dengan Undang-undang Keuangan Negara yang sempat ditolak Fraksi Partai NasDem dalam paripurna.
Di sisi lain, kata anggota Komisi XI ini, jadwal paripuna pengesahan UU APBN 2016 yang seharusnya dilaksanakan Kamis, 22 Oktober, ditunda hingga 30 Oktober atau hari akhir masa sidang periode ini.
"Apabila DPR gagal mengesahkan UU APBN 2016 pada 30 Oktober, akan mengganggu keseluruhan program pemerintahan pada 2016," kata Johnny.
Dia berharap, dalam pembahasan yang masih berlangsung di Badan Anggaran dan komisi-komisi bisa diselesaikan.
"Kami harapkan fraksi-fraksi DPR dapat menyelesaikan UU APBN 2016 tepat waktu dan menghasilkan UU APBN 2016 yang pro-rakyat," ujar Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
