medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tahun 2015 akan menjadi tahun pembuktian. Tahun 2014, menurut dia, adalah tahun politik terpenting karena pada tahun itu terjadi sukses pemilu legislatif dan presiden yang akan sangat menentukan arah bangsa ke depan.
Dan akhir dari prosesi itu, sambung dia, adalah ketika tanggal 20 Oktober presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengucap sumpah di depan MPR.
"Rasanya 3 bulan setelah Oktober cukuplah melihat politik sebagai kompetisi dan kini kita lihat politik sebagai kerja sama," ujar Fahri melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (1/1/2015).
"Kita semua perlu menunjukkan bukti atas semua janji. Terutama presiden yang memang disumpah untuk kerja pelaksanaan (eksekusi)," tambah Fahri.
Lebih lanjut kata dia, Presiden harus melihat tahun 2015 sebagai tahun bekerja sama memenuhi janji tersebut sementara DPR tetap harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Peran ini tidak bisa dikurangi hanya karena kita ingin menghibur pemerintah, tetapi fungsi DPR yang ketat itulah yang dapat membantu perbaikan kinerja pemerintah demi rakyat Indonesia," ucapnya.
Dia menilai selama masa reformasi Bangsa Indonesia telah larut dalam riuh rendahnya gladi dialektika dan persaingan.
"Mari di awal tahun ini kita tekadkan puncak dari gladi tersebut dan memasuki medan sebenarnya dari demokrasi kita yang sebenar-benarnya. Demokrasi yang senantiasa berada di titik keseimbangan antara prosedur dan substansi," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai tahun 2015 akan menjadi tahun pembuktian. Tahun 2014, menurut dia, adalah tahun politik terpenting karena pada tahun itu terjadi sukses pemilu legislatif dan presiden yang akan sangat menentukan arah bangsa ke depan.
Dan akhir dari prosesi itu, sambung dia, adalah ketika tanggal 20 Oktober presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengucap sumpah di depan MPR.
"Rasanya 3 bulan setelah Oktober cukuplah melihat politik sebagai kompetisi dan kini kita lihat politik sebagai kerja sama," ujar Fahri melalui siaran pers yang diterima
Media Indonesia, Kamis (1/1/2015).
"Kita semua perlu menunjukkan bukti atas semua janji. Terutama presiden yang memang disumpah untuk kerja pelaksanaan (eksekusi)," tambah Fahri.
Lebih lanjut kata dia, Presiden harus melihat tahun 2015 sebagai tahun bekerja sama memenuhi janji tersebut sementara DPR tetap harus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Peran ini tidak bisa dikurangi hanya karena kita ingin menghibur pemerintah, tetapi fungsi DPR yang ketat itulah yang dapat membantu perbaikan kinerja pemerintah demi rakyat Indonesia," ucapnya.
Dia menilai selama masa reformasi Bangsa Indonesia telah larut dalam riuh rendahnya gladi dialektika dan persaingan.
"Mari di awal tahun ini kita tekadkan puncak dari gladi tersebut dan memasuki medan sebenarnya dari demokrasi kita yang sebenar-benarnya. Demokrasi yang senantiasa berada di titik keseimbangan antara prosedur dan substansi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
