Jakarta: Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar masih membahas nama yang pantas menggantikan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Nama pengganti Novanto akan dibahas pada awal tahun 2018.
"Akan dibahas pada 2018, dan tentu pada awal tahun 2018 calon sudah ada," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, di kantornya, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 26 Desember 2017.
Idrus mengatakan, surat rekomendasi penetapan Azis Syamsuddin sebagai pengganti Novanto masih berlaku. Karena, mandat itu dibuat saat Novanto masih menjabat sebagai ketua umum. Bahkan, surat keputusan (SK) resmi atas nama Fraksi Golkar pun telah dibuat.
Namun, posisi ketua umum kini telah diemban Airlangga Hartarto. Idrus menyebut, Airlangga berhak merombak posisi tersebut. Perombakan itu akan berlangsung sebelum masa sidang pertama DPR.
"Apakah ada perubahan atau tidak (nama Ketua DPR), ini tergantung Pak Airlangga yang akan dibuat kajian dan pembahasan tentu DPP Partai Golkar apakah masih tetap, atau apakah ada perubahan kita tunggu awal 2018," ujar Idrus.
Meski begitu, Idrus belum mau membocorkan kandidat pengganti yang disiapkan sebagai pimpinan parlemen. Ia memastikan, sosok yang ditunjuk memiliki kriteria sebagai pemimpin lembaga.
"Saya kira begini, saya selalu katakan kesulitan Partai Golkar kadang-kadang karena semakin banyaknya kualitas (kader potensial)," kata dia.
Jakarta: Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar masih membahas nama yang pantas menggantikan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Nama pengganti Novanto akan dibahas pada awal tahun 2018.
"Akan dibahas pada 2018, dan tentu pada awal tahun 2018 calon sudah ada," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, di kantornya, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 26 Desember 2017.
Idrus mengatakan, surat rekomendasi penetapan Azis Syamsuddin sebagai pengganti Novanto masih berlaku. Karena, mandat itu dibuat saat Novanto masih menjabat sebagai ketua umum. Bahkan, surat keputusan (SK) resmi atas nama Fraksi Golkar pun telah dibuat.
Namun, posisi ketua umum kini telah diemban Airlangga Hartarto. Idrus menyebut, Airlangga berhak merombak posisi tersebut. Perombakan itu akan berlangsung sebelum masa sidang pertama DPR.
"Apakah ada perubahan atau tidak (nama Ketua DPR), ini tergantung Pak Airlangga yang akan dibuat kajian dan pembahasan tentu DPP Partai Golkar apakah masih tetap, atau apakah ada perubahan kita tunggu awal 2018," ujar Idrus.
Meski begitu, Idrus belum mau membocorkan kandidat pengganti yang disiapkan sebagai pimpinan parlemen. Ia memastikan, sosok yang ditunjuk memiliki kriteria sebagai pemimpin lembaga.
"Saya kira begini, saya selalu katakan kesulitan Partai Golkar kadang-kadang karena semakin banyaknya kualitas (kader potensial)," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
