Kasus Covid-19 Naik, Pemerintah Belum Terapkan PSBB

Jakarta: Kasus covid-19 di sejumlah provinsi melonjak signifikan. Namun, pemerintah belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Salah satunya aspek sosial masyarakat.  "Saat kita membuat kebijakan kesehatan, banyak hal yang harus dipertimbangkan karena pada prinsipnya, keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa terpisahkan dengan sektor sosial ke masyarakat lainnya," kata Wiku di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juni 2021. Wiku menyampaikan lonjakan kasus di beberapa daerah harus menjadi pelajaran bagi otoritas setempat. Lonjakan kasus perlu menjadi evaluasi pengendalian di level komunitas, agarhal tersebut dapat dicegah.  Baca: Dinkes DKI: Varian Baru Covid-19 Mudah Menyebar dan Mematikan Menurut Wiku, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro menjadi salah satu pengendalian covid-19 yang paling mujur saat ini. Sebab, kebijakan itu dapat mengendalikan kasus covid-19 di ranah hulu. "PPKM Mikro dapat mencegah kasus dari komunitas secara lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, fokus saat ini optimalisasi posko yang terbentuk di masing-masing wilayah desa/kelurahan melalui penegakan kembali skenario pengendalian sesuai zonasi RT/RW," ucap dia.  Di sisi lain, Wiku meminta kelurahan membuat posko pencegahan dan penanganan. Tujuannya, agar jumlah kasus di daerah dapat segera turun.  "Bisa juga menerapkan micro lockdown di RT zona merah. Terkait dengan operasional aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan telah ditetapkan beberapa pengetatan," ucap Wiku.