medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid manyatakan partainya akan memperjuangkan Perppu Pilkada melalui DPRD. Namun, mereka belum membuat pendekatan apa pun ke partai lain.
"Setiap lobi politik itu selalu ada, tapi belum ada lobi-lobi politik itu (Perppu Pilkada)," ujar Nurdin melalui sambungan telepon pada acara Primetime News Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (4/12/2014).
Dia menambahkan, selain berdiskusi dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), lobi politik juga akan ditujuan ke parpol di Koalisi Merah Putih (KIH). "Untuk kepentingan bangsa, setiap saat pasti ada lobi-lobi politik, kepada siapapun, bukan hanya Partai Demokrat," tambah dia.
Sebelumnya, Nurdin membantah salah satu hasil Munas Golkar IX di Bali menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, Munas Golkar tidak memiliki hak untuk menolak atau menerima Perppu.
Namun, pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yuda menilai sikap Golkar tetap menolak Perppu Pilkada. Sebab, menurutnya, memperjuangkan Pilkada melalaui DPRD sama saja menolak Perppu.
"Kalau kemarin Golkar menolak Perppu, barang kali hari ini Golkar tidak mendukung Perppu, sama saja kan? Justru memperkuat apa yang dikatakan Pak Nurdin, Munas merekomendasikam kepada DPP memperjuangkan Pilkada melalui DPRD, saya clear ya meskipun dalam bahasa yang berbeda," tandas Hanta.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid manyatakan partainya akan memperjuangkan Perppu Pilkada melalui DPRD. Namun, mereka belum membuat pendekatan apa pun ke partai lain.
"Setiap lobi politik itu selalu ada, tapi belum ada lobi-lobi politik itu (Perppu Pilkada)," ujar Nurdin melalui sambungan telepon pada acara Primetime News Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis (4/12/2014).
Dia menambahkan, selain berdiskusi dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), lobi politik juga akan ditujuan ke parpol di Koalisi Merah Putih (KIH). "Untuk kepentingan bangsa, setiap saat pasti ada lobi-lobi politik, kepada siapapun, bukan hanya Partai Demokrat," tambah dia.
Sebelumnya, Nurdin membantah salah satu hasil Munas Golkar IX di Bali menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Alasannya, Munas Golkar tidak memiliki hak untuk menolak atau menerima Perppu.
Namun, pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yuda menilai sikap Golkar tetap menolak Perppu Pilkada. Sebab, menurutnya, memperjuangkan Pilkada melalaui DPRD sama saja menolak Perppu.
"Kalau kemarin Golkar menolak Perppu, barang kali hari ini Golkar tidak mendukung Perppu, sama saja kan? Justru memperkuat apa yang dikatakan Pak Nurdin, Munas merekomendasikam kepada DPP memperjuangkan Pilkada melalui DPRD, saya
clear ya meskipun dalam bahasa yang berbeda," tandas Hanta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
