Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 99 TPS melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selama Pilkada 2018.
"PSU terjadi di 57 kabupaten/kota dan 17 provinsi. Hasil pengawasan menemukan 150 TPS yang berpotensi PSU," kata Komisioner Bawaslu, M. Afifuddin di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.
Afif mengatakan, dari temuan 150 TPS yang potensi PSU, 134 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU setelah dilakukan proses kajian. Dari 134 TPS yang direkomendasikan untuk PSU tersebut, 35 TPS tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi sebanyak 99 TPS yang ditindaklanjuti KPU untuk dilaksanakan PSU," imbuh dia.
(Baca juga: Lima Kabupaten di NTT Gugat Hasil Pilkada ke MK)
Rekomendasi pelaksanaan PSU, lanjut Afif, disebabkan karena pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dan penggunaan hak pilih di TPS lain juga menyebabkan dikeluarkannya rekomendasi PSU di sejumlah TPS.
Lebih lanjut, Afif mengatakan, PSU memberikan pembelajaran adanya informasi pemungutan suara yang tak sepenuhnya dipahami oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, pelaksanaan PSU juga membuktikan adanya ketidakmandirian yang dilakukan KPPS serta pemilih yang kurang teredukasi.
"Kesalahan prosedur dan minimnya informasi pemilih ini dapat mengganggu proses tahapan pemilu berikutnya," tandas Afif.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/yKX9Z7DN" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 99 TPS melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) selama Pilkada 2018.
"PSU terjadi di 57 kabupaten/kota dan 17 provinsi. Hasil pengawasan menemukan 150 TPS yang berpotensi PSU," kata Komisioner Bawaslu, M. Afifuddin di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.
Afif mengatakan, dari temuan 150 TPS yang potensi PSU, 134 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk dilakukan PSU setelah dilakukan proses kajian. Dari 134 TPS yang direkomendasikan untuk PSU tersebut, 35 TPS tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Jadi sebanyak 99 TPS yang ditindaklanjuti KPU untuk dilaksanakan PSU," imbuh dia.
(Baca juga:
Lima Kabupaten di NTT Gugat Hasil Pilkada ke MK)
Rekomendasi pelaksanaan PSU, lanjut Afif, disebabkan karena pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, dugaan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dan penggunaan hak pilih di TPS lain juga menyebabkan dikeluarkannya rekomendasi PSU di sejumlah TPS.
Lebih lanjut, Afif mengatakan, PSU memberikan pembelajaran adanya informasi pemungutan suara yang tak sepenuhnya dipahami oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, pelaksanaan PSU juga membuktikan adanya ketidakmandirian yang dilakukan KPPS serta pemilih yang kurang teredukasi.
"Kesalahan prosedur dan minimnya informasi pemilih ini dapat mengganggu proses tahapan pemilu berikutnya," tandas Afif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
