Presiden Joko Widodo. Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo. Antara/Sigid Kurniawan

Koordinasi Langsung BIN ke Presiden Dinilai Tepat

Nasional bin kemenko polhukam
Sri Yanti Nainggolan • 18 Juli 2020 13:49
Jakarta: Badan Intelijen Negara (BIN) tak lagi berkoordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam mengatur BIN berkoordinasi langsung dengan presiden.
 
Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menilai perubahan tersebut sudah tepat. "Presiden adalah single client dan end user dari BIN. Jadi Perpres tersebut sudah tepat," ujar Stanislais kepada Medcom.id, Sabtu, 18 Juli 2020.
 
Ia menjelaskan, fungsi BIN merupakan perangkat presiden. Perpres tersebut tidak bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab BIN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Justru bisa menegaskan bahwa BIN bertanggung jawab terhadap Presiden," tegas dia.
 
Stanislaus juga berpendapat hal tersebut sebagai penyederhanaan birokrasi.
 
Perpres Nomor 73 Tahun 2020 ditandangani Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2020. Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenpolhukam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
Pasal 4 Perpres 73/2020 menyebut, BIN tak lagi masuk di bawah koordinasi Kemenkpolhukam. Kemenko yang kini dipimpin Mahfud MD itu bertugas mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Pertahanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kejaksaan Agung; TNI; Polri; dan instansi lain yang dianggap perlu.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif