medcom.id, Jakarta - Presidium Penyelamat Partai Golkar sudah mengeluarkan perintah pertamanya kepada seluruh kader dan politisinya. Perintah itu adalah dilarang keras mengkritisi segala kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami menginstruksikan kepada seluruh Fraksi Partai Golkar secara nasional, baik tingkat I (DPRD Provinsi), tingkat II (DPRD Kota/Kabupaten), serta pimpinan-pimpinan Golkar, secara kolektif kolegial, bahwa tidak dibenarkan untuk memberikan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sah ke depan," kata Yorrys Raweyai.
Pernyataannya di atas merupakan hasil rapat Presidium Penyelamat Partai Golkar. Rapat berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014) petang.
Yorrys menjelaskan Golkar tetap berprinsip, bahwa keberadaan Golkar di dalam fraksi atau di legislatif adalah melakukan kritik yang dinilai obyektif dan harus selalu disertakan dengan pemberian solusi kepada pemerintah. "Tidak harus menentang kebijakan-kebijakan yang cenderung pragmatis, karena bisa mengakibatkan terpuruknya kewibawaan serta martabat Partai Golkar tidak sesuai karakter dan kultur Partai Golkar," jelasnya.
Dua koalisi besar yang tercipta pascapilpres 2014, Koalisi Indonesia Hebat (KiH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menegaskan akan tetap berjuang bersama KMP hingga tahun 2019. Aburizal didaulat menjadi Ketua Presidium KMP yang notabene berada di luar pemerintah.
Lantas muncul pertanyaan besar, apakah instruksi tegas tim penyelamat itu, sinyal Golkar merapa KIH? Nantikan saja!
medcom.id, Jakarta - Presidium Penyelamat Partai Golkar sudah mengeluarkan perintah pertamanya kepada seluruh kader dan politisinya. Perintah itu adalah dilarang keras mengkritisi segala kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.
"Kami menginstruksikan kepada seluruh Fraksi Partai Golkar secara nasional, baik tingkat I (DPRD Provinsi), tingkat II (DPRD Kota/Kabupaten), serta pimpinan-pimpinan Golkar, secara kolektif kolegial, bahwa tidak dibenarkan untuk memberikan pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sah ke depan," kata Yorrys Raweyai.
Pernyataannya di atas merupakan hasil rapat Presidium Penyelamat Partai Golkar. Rapat berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014) petang.
Yorrys menjelaskan Golkar tetap berprinsip, bahwa keberadaan Golkar di dalam fraksi atau di legislatif adalah melakukan kritik yang dinilai obyektif dan harus selalu disertakan dengan pemberian solusi kepada pemerintah. "Tidak harus menentang kebijakan-kebijakan yang cenderung pragmatis, karena bisa mengakibatkan terpuruknya kewibawaan serta martabat Partai Golkar tidak sesuai karakter dan kultur Partai Golkar," jelasnya.
Dua koalisi besar yang tercipta pascapilpres 2014, Koalisi Indonesia Hebat (KiH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie menegaskan akan tetap berjuang bersama KMP hingga tahun 2019. Aburizal didaulat menjadi Ketua Presidium KMP yang notabene berada di luar pemerintah.
Lantas muncul pertanyaan besar, apakah instruksi tegas tim penyelamat itu, sinyal Golkar merapa KIH? Nantikan saja!
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
