medcom.id, Jakarta: Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan calon ketua umum Partai Golkar yang mengundurkan diri Airlangga Hertanto untuk menggugat hasil pemilihan Ketua Umum dalam Munas Bali. Pasalnya, ia menilai pelaksanaan Munas IX ini tidak mewujudkan demokrasi yang baik.
"Saya sarankan Airlangga supaya lapor ke PTUN menyikapi Munas IX di Bali. Saya sebagai tim penyelamat melihat yang terjadi sangat memprihatinkan baru kali ini munas dilakukan secara semena-mena. Dipersiapkan secara sepihak, yang penyelenggaraannya sepihak tanpa pleno, materinya juga," kata Agun di Komplek Parlemen Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014).
Parahnya lagi, kata Agun, pada Munas kali ini pemilihan ketua umum tidak sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (Ad/Art) Partai Golkar. "Pasal 45 Ad/Art dengan bab pemilihan ketua umum partai ini yang sesungguhnya harus dicantumkam untuk memilih ketua umum. Tapi malah diatur dengan cara mereka sendiri," ujar Agun.
Politikus Partai Golkar ini menilai Munas bali merupakan Munas otoriter karena banyak intervensi dari Ketua Umum Aburizal Bakrie.
"Munas sudah di skenario, ini telah tejadi kejahatan politik, merampas kedaulatan DPP dengan sepihak. Penyelenggaraannya tidak sah, apalagi hasilnya nanti," tegas dia.
"Munas ini tidak dibicarakan bersama di DPP. Jadi Munas ini otoriter, melanggar pasal 19 yang menyebut bahwa DPP lah penyelenggaranya, bukan ketum (Aburizal Bakrie)," pungkas Agun.
medcom.id, Jakarta: Anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menyarankan calon ketua umum Partai Golkar yang mengundurkan diri Airlangga Hertanto untuk menggugat hasil pemilihan Ketua Umum dalam Munas Bali. Pasalnya, ia menilai pelaksanaan Munas IX ini tidak mewujudkan demokrasi yang baik.
"Saya sarankan Airlangga supaya lapor ke PTUN menyikapi Munas IX di Bali. Saya sebagai tim penyelamat melihat yang terjadi sangat memprihatinkan baru kali ini munas dilakukan secara semena-mena. Dipersiapkan secara sepihak, yang penyelenggaraannya sepihak tanpa pleno, materinya juga," kata Agun di Komplek Parlemen Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014).
Parahnya lagi, kata Agun, pada Munas kali ini pemilihan ketua umum tidak sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (Ad/Art) Partai Golkar. "Pasal 45 Ad/Art dengan bab pemilihan ketua umum partai ini yang sesungguhnya harus dicantumkam untuk memilih ketua umum. Tapi malah diatur dengan cara mereka sendiri," ujar Agun.
Politikus Partai Golkar ini menilai Munas bali merupakan Munas otoriter karena banyak intervensi dari Ketua Umum Aburizal Bakrie.
"Munas sudah di skenario, ini telah tejadi kejahatan politik, merampas kedaulatan DPP dengan sepihak. Penyelenggaraannya tidak sah, apalagi hasilnya nanti," tegas dia.
"Munas ini tidak dibicarakan bersama di DPP. Jadi Munas ini otoriter, melanggar pasal 19 yang menyebut bahwa DPP lah penyelenggaranya, bukan ketum (Aburizal Bakrie)," pungkas Agun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
