medcom.id, Jakarta: Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 yang tergabung dalam Gema Nusantara menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mirip pelaksana tugas Presiden RI. Sebab, Luhut punya berbagai kewenangan saat ini.
"Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan besar, setara bahkan melampaui kewenangan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai Plt Presiden," kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara M. Adnan Rarasina seperti dilansir Antara, Selasa (14/4/2015).
Menurut Adnan, kewenangan Luhut yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Sebab, kewenangan Luhut dinilai tumpang tindih dengan Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.
"Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi Menteri Luar Negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN," kata dia.
Menurut dia, penempatan Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan tak mencerminkan janji Jokowi-JK tentang kabinet ramping dan birokrasi efektif. Sebaliknya, Adnan menilai, Luhut memanfaatkan minimnya pengalaman kenegarawanan Jokowi untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas Presiden.
Dia pun meminta Jokowi segera memotong infiltrasi Luhut yang dinilai membahayakan keberlangsungan pemerintahan Kabinet Kerja. "Jokowi jangan ragu-ragu mencabut kewenangan besar Luhut atau bersiap menghadapi pemakzulan karena blunder-blunder yang berulang kali dilakukan dengan Pak Luhut sebagai orang di belakangnya," jelas dia.
medcom.id, Jakarta: Relawan pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 yang tergabung dalam Gema Nusantara menilai posisi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mirip pelaksana tugas Presiden RI. Sebab, Luhut punya berbagai kewenangan saat ini.
"Pak Luhut memiliki sejumlah kewenangan besar, setara bahkan melampaui kewenangan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi. Pak Luhut lebih mirip sebagai Plt Presiden," kata Koordinator Nasional Relawan Gema Nusantara M. Adnan Rarasina seperti dilansir
Antara, Selasa (14/4/2015).
Menurut Adnan, kewenangan Luhut yang begitu besar dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Sebab, kewenangan Luhut dinilai tumpang tindih dengan Wakil Presiden RI, Menteri Koordinator, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet.
"Contoh kecilnya dapat dilihat besarnya peran Pak Luhut dalam persiapan Konferensi Asia Afrika yang melebihi Menteri Luar Negeri. Belum lagi soal penempatan jabatan di pemerintahan dan BUMN," kata dia.
Menurut dia, penempatan Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan tak mencerminkan janji Jokowi-JK tentang kabinet ramping dan birokrasi efektif. Sebaliknya, Adnan menilai, Luhut memanfaatkan minimnya pengalaman kenegarawanan Jokowi untuk mengambil alih pengelolaan negara bak pelaksana tugas Presiden.
Dia pun meminta Jokowi segera memotong infiltrasi Luhut yang dinilai membahayakan keberlangsungan pemerintahan Kabinet Kerja. "Jokowi jangan ragu-ragu mencabut kewenangan besar Luhut atau bersiap menghadapi pemakzulan karena blunder-blunder yang berulang kali dilakukan dengan Pak Luhut sebagai orang di belakangnya," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
