Wapres Instruksikan Jajarannya Perhitungkan Dampak Sosial dari Transisi Energi

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta jajaranya dapat memperhitungkan dampak sosial secara tepat dari transisi energi. Proses transisi energi mesti diakselerasi melalui cara­-cara yang lebih inovatif dan partisipatif. Ma'ruf mencontohkan beberapa provinsi di Indonesia yang perekonomiannya sangat tergantung pada batu bara tentu akan sangat terdampak oleh kebijakan transisi energi. "Kita juga mesti memastikan aspek jaring pengaman sosial agar kebijakan peralihan energi tidak menyusahkan masyarakat kita," ujar Ma'ruf dalam acara Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Seminar Series di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.  Ma'ruf menerangkan Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yaitu 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025. Angka tersebut akan ditingkatkan hingga 31 persen pada 2050. Sementara itu, pemanfaatan energi baru tebarukan (EBT) masih berada di kisaran 12,16 persen.  Di sisi lain, kebijakan transisi energi membutuhkan pembiayaan dan investasi yang sangat besar. Presiden Joko Widodo, kata Ma'ruf, telah menyampaikan Indonesia membutuhkan setidaknya membutuhkan USD30 miliar untuk membiayai transisi energi dalam delapan tahun ke depan.   Ma'ruf memandang prinsip pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi solusi. Salah satunya melalui pemanfaatan dana wakaf. Berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia menyebut pada 2018, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menegaskan dana wakaf tidak hanya dapat digunakan sebagai aktivitas keagamaan, melainkan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang. "Misalnya (dapat digunakan untuk) pembiayaan proyek EBT atau investasi melalui sektor keuangan Islam yang profit atau imbal hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan energi berkelanjutan," beber dia.