medcom.id, Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, perbedaan pendapat antarmenteri harus diselesaikan secara internal. Dia menilai menteri Kabinet Kerja saat ini secara prosedur dan etika berpemerintahan belum berjalan dengan baik.
"Prosedur berpemerintahan dan etika berpemerintahan belum berjalan dengan baik. Tidak cukup komitmen, segala sesuatunya harus disistemisasi, niat baik saja tidak cukup," tutur Refly dalam acara Bincang Pagi, Metro Tv, Rabu (4/11/2015)
Menurut dia, prosedur yang belum bekerja dengan baik ini lantaran dalam membuat sebuah peraturan, pemerintah masih menggunakan sistem manual. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadi tumpang tindih sebuah aturan.
"Belum ada sebuah sistem yang menggunakan teknologi. Misalnya pengambil kebijakan, bahkan eselon satu pun tidak berani mengambil keputusan," jelasnya.
Pemerintah membutuhkan teknologi yang bisa menampung semua peraturan dalam sebuah data base. "Saya kira memang membutuhkan waktu. Sebagai contoh misalnya, semua kementerian jika ingin membuat sebuah peraturan, kemudian dia hanya tinggal memasukan ke dalam sebuah sistem, lalu semua kementerian bisa melihatnya dan bisa berkomentar," ujarnya.
Lebih lanjut, Refly menilai etika berpemerintahan menteri Kabinet Kerja juga belum berjalan dengan baik. Pembantu Presiden Joko Widodo, kata dia, tak boleh buat gaduh.
"Jangan dilampiaskan di depan media, biarpun menjadi dilema bagi media. Tidak boleh kemudian menteri A kemudian mengkritik menteri B apalagi ada menteri yang mengkritik Presiden dan Wakil Presiden, itu lebih aneh lagi," tutur dia.
medcom.id, Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, perbedaan pendapat antarmenteri harus diselesaikan secara internal. Dia menilai menteri Kabinet Kerja saat ini secara prosedur dan etika berpemerintahan belum berjalan dengan baik.
"Prosedur berpemerintahan dan etika berpemerintahan belum berjalan dengan baik. Tidak cukup komitmen, segala sesuatunya harus disistemisasi, niat baik saja tidak cukup," tutur Refly dalam acara
Bincang Pagi, Metro Tv, Rabu (4/11/2015)
Menurut dia, prosedur yang belum bekerja dengan baik ini lantaran dalam membuat sebuah peraturan, pemerintah masih menggunakan sistem manual. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadi tumpang tindih sebuah aturan.
"Belum ada sebuah sistem yang menggunakan teknologi. Misalnya pengambil kebijakan, bahkan eselon satu pun tidak berani mengambil keputusan," jelasnya.
Pemerintah membutuhkan teknologi yang bisa menampung semua peraturan dalam sebuah
data base. "Saya kira memang membutuhkan waktu. Sebagai contoh misalnya, semua kementerian jika ingin membuat sebuah peraturan, kemudian dia hanya tinggal memasukan ke dalam sebuah sistem, lalu semua kementerian bisa melihatnya dan bisa berkomentar," ujarnya.
Lebih lanjut, Refly menilai etika berpemerintahan menteri Kabinet Kerja juga belum berjalan dengan baik. Pembantu Presiden Joko Widodo, kata dia, tak boleh buat gaduh.
"Jangan dilampiaskan di depan media, biarpun menjadi dilema bagi media. Tidak boleh kemudian menteri A kemudian mengkritik menteri B apalagi ada menteri yang mengkritik Presiden dan Wakil Presiden, itu lebih aneh lagi," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
