Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah selama ini memberikan subsidi air lewat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mencapai Rp5 triliun. Alokasi subsidi guna mempertahankan PDAM sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tak merugi.
"Makanya laporan ke presiden dan Kementerian Keuangan kalau tidak disubsidi bisa kolaps, rugi. Hampir Rp5 triliun kita subsidi," ujarnya di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Tjahjo menyebut 70 persen PDAM di seluruh Indonesia terus merugi, termasuk di DKI Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih detail wilayah dan sebab yang membuat perusahaan pelat merah kolaps.
Menurut Tjahjo salah satu faktor pendapatan BUMD, terutama PDAM terus merosot adalah sistem pengelolaan. Sebagai salah satu sumber utama kehidupan PDAM belum optimal menyediakan air bersih untuk seluruh penduduk.
"Saya sarankan BUMD yang merugi dihapus atau dimerger saja dengan BUMD lain. Karena BUMN saja yang benar-benar sehat ternyata sulit (menghindari rugi)," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan total asel BUMD mencapai Rp340,118 triliun. Namun berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), laba yang dicapai hanya Rp10,372 triliun.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah selama ini memberikan subsidi air lewat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mencapai Rp5 triliun. Alokasi subsidi guna mempertahankan PDAM sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tak merugi.
"Makanya laporan ke presiden dan Kementerian Keuangan kalau tidak disubsidi bisa kolaps, rugi. Hampir Rp5 triliun kita subsidi," ujarnya di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019.
Tjahjo menyebut 70 persen PDAM di seluruh Indonesia terus merugi, termasuk di DKI Jakarta. Namun, dia tak menjelaskan lebih detail wilayah dan sebab yang membuat perusahaan pelat merah kolaps.
Menurut Tjahjo salah satu faktor pendapatan BUMD, terutama PDAM terus merosot adalah sistem pengelolaan. Sebagai salah satu sumber utama kehidupan PDAM belum optimal menyediakan air bersih untuk seluruh penduduk.
"Saya sarankan BUMD yang merugi dihapus atau dimerger saja dengan BUMD lain. Karena BUMN saja yang benar-benar sehat ternyata sulit (menghindari rugi)," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan total asel BUMD mencapai Rp340,118 triliun. Namun berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), laba yang dicapai hanya Rp10,372 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
