Jakarta: Komisi X DPR bakal menguliti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal kebijakan menghapus Ujian Nasional (UN). Dewan ingin tahu strategi dan penjelasan Nadiem seputar assesmen tengah jenjang pendidikan yang dirancangnya.
"Pertama menyangkut soal penghapusan UN yang akan digantikan dengan assesmen kompetensi dan survei karakter," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda di ruang rapat, Kamis, 12 Desember 2019.
Huda mengatakan kebijakan ini menjadi pertanyaan publik, siswa, dan guru. Kebijakan diyakini berdampak luas bagi pendidikan Tanah Air.
"Dari awal kami mendukung UN dihapus tapi harus ada skema grand design, blueprint, yang lebih sempurna ketimbang UN," ujar dia.
DPR juga ingin mendengar penjelasan terkait kebijakan kelonggaran zonasi. Serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
"Kemudian menyangkut soal ujian standar nasional," tutur dia. Rapat kerja ini terus berlangsung untuk membahas topik yang bakal mengubah wajah pendidikan nasional per 2021 tersebut.
Agenda lain yang dibahas yaitu menyangkut persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Utamanya, pagu dan alokasi anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Jakarta: Komisi X DPR bakal menguliti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal kebijakan menghapus Ujian Nasional (UN). Dewan ingin tahu strategi dan penjelasan Nadiem seputar assesmen tengah jenjang pendidikan yang dirancangnya.
"Pertama menyangkut soal
penghapusan UN yang akan digantikan dengan assesmen kompetensi dan survei karakter," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda di ruang rapat, Kamis, 12 Desember 2019.
Huda mengatakan kebijakan ini menjadi pertanyaan publik, siswa, dan guru. Kebijakan diyakini berdampak luas bagi pendidikan Tanah Air.
"Dari awal kami mendukung UN dihapus tapi harus ada skema
grand design,
blueprint, yang lebih sempurna ketimbang UN," ujar dia.
DPR juga ingin mendengar penjelasan terkait kebijakan kelonggaran zonasi. Serta rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
"Kemudian menyangkut soal ujian standar nasional," tutur dia. Rapat kerja ini terus berlangsung untuk membahas topik yang bakal mengubah wajah pendidikan nasional per 2021 tersebut.
Agenda lain yang dibahas yaitu menyangkut persiapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Utamanya, pagu dan alokasi anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
