Jakarta: Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut anggota DPR periode 2019-2024 memiliki banyak pekerjaan baru. Salah satu mengembalikan kepercayaan publik.
"Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan secara vulgar ditunjukkan melalui aksi massa yang memprotes kualitas legislasi yang dihasilkan DPR," ungkap Lucius di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Menurut Lucius, mengembalikan kepercayaan publik tak bisa sekejap. Legislator harus tahu langkahnya selalu diawasi.
Lucius mengatakan rakyat menunggu langkah nyata legislator baru untuk mengoreksi kerja anggota Dewan periode sebelumnya. Apalagi, kinerja DPR periode 2014-2019 di akhir masa tugasnya mengundang protes publik atas buruknya kualitas legislasi.
"Mengembalikan kepercayaan publik mesti ditunjukkan dalam kualitas kerja, khususnya dalam menyikapi beberapa isu krusial dalam legislasi yang sudah disahkan DPR maupun yang akan disahkan DPR," paparnya.
Sikap tegas pertama bisa dengan menyerap aspirasi publik dalam menghadapi proses lanjutan atas pengesahan UU KPK yang kontroversial. Kontroversi kualitas UU KPK muncul karena proses pembahasan tidak transparan.
"Ketidaktransparanan proses berbanding lurus dengan rendahnya kualitas hasil yang ditunjukkan melalui upaya DPR untuk melemahkan KPK, sekaligus mengerdilkan misi pemberantasan korupsi," paparnya.
Lucius meminta DPR membuktikan proses pembahasan beberapa RUU kontroversial berjalan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik. DPR juga bisa melibatkan partisipasi luas masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan utama penyusunan legislasi.
"Rakyat atau publik jangan hanya ditipu oleh basa-basi seremoni sosialisasi seperti selama ini," kata dia.
Legislator baru juga memiliki beban pengawasan. Makin gemuknya koalisi pendukung pemerintah hanya baik untuk kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun, jelas Lucius, koalisi gemuk ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol legislator dan membuatnya hanya menjadi alat stempel untuk pemerintah. Potensi legislator baru menjadi tukang stempel makin terbuka jika DPR sebagai lembaga mengabaikan peran mereka sebagai kekuatan penyeimbang atas eksekutif.
Fungsi anggaran juga menjadi tugas buat anggota Dewan baru. Bagaimana memastikan anggaran tepat sasaran untuk kepentingan luas.
Fungsi anggaran selama ini selalu dikotori dengan perilaku koruptif beberapa anggota DPR. Parlemen perlu membangun sistem yang memungkinkan pembahasan anggaran tidak lagi jadi bancakan koruptor.
Tidak hanya itu, tuntutan parlemen yang modern dan kuat menjadi tugas bersama anggota DPR baru. Sejak awal, anggota Dewan juga mesti terbiasa menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk mendekatkan diri kepada rakyat.
"Kekuatan parlemen modern bukan pada semakin canggihnya perangkat teknologi tetapi pada kualitas penggunaan teknologi untuk menjadikan DPR semakin dekat dengan rakyat yang diwakili," ungkapnya.
Jakarta: Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut anggota DPR periode 2019-2024 memiliki banyak pekerjaan baru. Salah satu mengembalikan kepercayaan publik.
"Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang belakangan secara vulgar ditunjukkan melalui aksi massa yang memprotes kualitas legislasi yang dihasilkan DPR," ungkap Lucius di Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2019.
Menurut Lucius, mengembalikan kepercayaan publik tak bisa sekejap. Legislator harus tahu langkahnya selalu diawasi.
Lucius mengatakan rakyat menunggu langkah nyata legislator baru untuk
mengoreksi kerja anggota Dewan periode sebelumnya. Apalagi, kinerja DPR periode 2014-2019 di akhir masa tugasnya mengundang protes publik atas buruknya kualitas legislasi.
"Mengembalikan kepercayaan publik mesti ditunjukkan dalam kualitas kerja, khususnya dalam menyikapi beberapa isu krusial dalam legislasi yang sudah disahkan DPR maupun yang akan disahkan DPR," paparnya.
Sikap tegas pertama bisa dengan menyerap aspirasi publik dalam menghadapi proses lanjutan atas pengesahan UU KPK yang kontroversial. Kontroversi kualitas UU KPK muncul karena proses pembahasan tidak transparan.
"Ketidaktransparanan proses berbanding lurus dengan rendahnya kualitas hasil yang ditunjukkan melalui upaya DPR untuk melemahkan KPK, sekaligus mengerdilkan misi pemberantasan korupsi," paparnya.
Lucius meminta DPR membuktikan proses pembahasan beberapa RUU kontroversial berjalan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik. DPR juga bisa melibatkan partisipasi luas masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan utama penyusunan legislasi.
"Rakyat atau publik jangan hanya ditipu oleh basa-basi seremoni sosialisasi seperti selama ini," kata dia.
Legislator baru juga memiliki beban pengawasan. Makin gemuknya koalisi pendukung pemerintah hanya baik untuk kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun, jelas Lucius, koalisi gemuk ini berpotensi melemahkan fungsi kontrol legislator dan membuatnya hanya menjadi alat stempel untuk pemerintah. Potensi legislator baru menjadi tukang stempel makin terbuka jika DPR sebagai lembaga mengabaikan peran mereka sebagai kekuatan penyeimbang atas eksekutif.
Fungsi anggaran juga menjadi tugas buat anggota Dewan baru. Bagaimana memastikan anggaran tepat sasaran untuk kepentingan luas.
Fungsi anggaran selama ini selalu dikotori dengan perilaku koruptif beberapa anggota DPR. Parlemen perlu membangun sistem yang memungkinkan pembahasan anggaran tidak lagi jadi bancakan koruptor.
Tidak hanya itu, tuntutan parlemen yang modern dan kuat menjadi tugas bersama anggota DPR baru. Sejak awal, anggota Dewan juga mesti terbiasa menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk mendekatkan diri kepada rakyat.
"Kekuatan parlemen modern bukan pada semakin canggihnya perangkat teknologi tetapi pada kualitas penggunaan teknologi untuk menjadikan DPR semakin dekat dengan rakyat yang diwakili," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
