Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons isu soal desakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatan, karena dinilai tak mampu menangani pandemi covid-19. Ade menyebut keberhasilan itu bergantung pada soliditas pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah punya infrastrukturnya, regulasinya, pedomannya, caranya, tapi kalau masyarakat kita tidak mendukung cara itu ya percuma juga,” kata Ade saat dihubungi, Rabu, 7 Juli 2021.
Ade mengatakan penanganan pandemi covid-19 harus dilihat secara komprehensif. Sebab, masalah itu juga dialami negara-negara lain.
Baca: 5 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama di Jakarta
Ade mafhum ada negara yang bisa mengendalikan penularan covid-19. Menurut dia, hal itu karena kesadaran dan kedisiplinan masyarakatnya tinggi, seperti mau divaksin.
“Di kita (Indonesia) masih saja ada yang ngeyel, tidak percaya,” papar dia.
Di sisi lain, dia menyebut pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat divaksin. Dia khawatir pemerintah justru dinilai represif kepada masyarakat.
“Jadi melihatnya tidak bisa dari sudut kasat mata secara personal,” tutur dia.
Ade menegaskan pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan tanpa partisipasi masyarakat.
“Kita butuh keteladanan dari pimpinan. Tapi kita juga perlu kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat,” ujar Ade.
Jagat Twitter sempat ramai memperbincangkan topik "Pak Presiden Kapan Mundur" sejak Senin, 4 Juli 2021. Topik tersebut ternyata digunakan warganet sebagai akronim dari kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.
Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons isu soal desakan Presiden Joko Widodo (
Jokowi) mundur dari jabatan, karena dinilai tak mampu menangani pandemi covid-19. Ade menyebut keberhasilan itu bergantung pada soliditas pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah punya infrastrukturnya, regulasinya, pedomannya, caranya, tapi kalau masyarakat kita tidak mendukung cara itu ya percuma juga,” kata Ade saat dihubungi, Rabu, 7 Juli 2021.
Ade mengatakan penanganan pandemi covid-19 harus dilihat secara komprehensif. Sebab, masalah itu juga dialami negara-negara lain.
Baca:
5 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama di Jakarta
Ade mafhum ada negara yang bisa mengendalikan penularan
covid-19. Menurut dia, hal itu karena kesadaran dan kedisiplinan masyarakatnya tinggi, seperti mau divaksin.
“Di kita (Indonesia) masih saja ada yang ngeyel, tidak percaya,” papar dia.
Di sisi lain, dia menyebut pemerintah tidak bisa memaksa masyarakat divaksin. Dia khawatir pemerintah justru dinilai represif kepada masyarakat.
“Jadi melihatnya tidak bisa dari sudut kasat mata secara personal,” tutur dia.
Ade menegaskan pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan tanpa partisipasi masyarakat.
“Kita butuh keteladanan dari pimpinan. Tapi kita juga perlu kedisiplinan dan kesadaran dari masyarakat,” ujar Ade.
Jagat
Twitter sempat ramai memperbincangkan topik "Pak Presiden Kapan Mundur" sejak Senin, 4 Juli 2021. Topik tersebut ternyata digunakan warganet sebagai akronim dari kebijakan pemerintah yang menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
