medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan proyek e-KTP terus dilanjutkan, namun prosesnya diserahkan ke daerah.
Kemendagri, kata Tjahjo, masih ingin menata ulang proyek pengadaan e-KTP. Pasalnya, mereka tak mau terkena imbas hukum karena proyek tersebut sedang berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pasti itu akan kita teruskan, kan sudah banyak yang beredar, banyak yang belum. Akan kita tata lagi," kata Tjahjo usai menghadiri rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Kemendagri juga masih memeriksa mengapa proyek e-KTP terhenti di daerah. Mereka sedang menelaah apa persoalan sebenarnya. "Apakah dananya, apakah infrastrukturnya, apakah apanya," tutup mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
E-KTP merupakan program yang dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pengadaan sarana pembuatan e-KTP berujung di KPK karena terindikasi korupsi. Proyek ini masih harus berlanjut di era pemerintahan Jokowi-JK, namun harus menghindari aspek penyalahgunaan anggaran.
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan proyek e-KTP terus dilanjutkan, namun prosesnya diserahkan ke daerah.
Kemendagri, kata Tjahjo, masih ingin menata ulang proyek pengadaan e-KTP. Pasalnya, mereka tak mau terkena imbas hukum karena proyek tersebut sedang berproses di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Pasti itu akan kita teruskan, kan sudah banyak yang beredar, banyak yang belum. Akan kita tata lagi," kata Tjahjo usai menghadiri rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Kemendagri juga masih memeriksa mengapa proyek e-KTP terhenti di daerah. Mereka sedang menelaah apa persoalan sebenarnya. "Apakah dananya, apakah infrastrukturnya, apakah apanya," tutup mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.
E-KTP merupakan program yang dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pengadaan sarana pembuatan e-KTP berujung di KPK karena terindikasi korupsi. Proyek ini masih harus berlanjut di era pemerintahan Jokowi-JK, namun harus menghindari aspek penyalahgunaan anggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
