medcom.id, Bengkulu: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan sasaran pembangunan aparatur negara bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia pada 2025.
"Seluruh jajaran aparatur negara harus bersinergi mewujudkan sasaran pembangunan ini sehingga pemerintahan berkelas dunia terwujud," kata Menteri Yuddy saat meninjau pelayanan publik di Rumah Sakit M Yunus, Kota Bengkulu, Jumat (22/4/2016).
Menurut Yuddy, tiga sasaran pembangunan bidang aparatur negara yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Untuk mewujudkan hal itu, menurut dia, harus dimulai dari pemerintahan daerah jenjang dasar agar lebih merakyat dan memberikan pelayanan publik yang baik.
"Aparatur adalah pelayan masyarakat karena itu harus sering turun ke bawah untuk memastikan layanan bagi masyarakat baik, termasuk kepala daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus lebih merakyat sehingga pengawasan berjenjang dapat terlaksana," katanya.
Kondisi saat ini, tambah dia, laporan kinerja sejumlah pemerintahan daerah belum membaik, termasuk di Bengkulu. Sebab masih ada pemerintah daerah dengan nilai akuntabel C.
"Karena itu perlu kerja keras semua pihak, khususnya dalam lingkungan birokrasi," ucapnya.
Kualitas pelayanan publik, menurut Yuddy, harus terus meningkat. Sebab Indonesia sudah masuk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan bagian dari masyarakat internasional melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
Yuddy menambahkan bahwa sejumlah langkah sudah diterapkan antara lain percepatan penataan organisasi Kabinet Kerja dan penghapusan sejumlah lembaga nonstruktural guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien termasuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sehingga memiliki daya saing yang kuat melalui seleksi yang tepat dan moratorium serta rasionalisasi.
Kunjungan kerja Menteri Yuddy ke Bengkulu berlangsung dua hari 21 hingga 22 April untuk menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpan) Provinsi Bengkulu.
Menteri juga meninjau sejumlah kantor pelayanan publik di Bengkulu antara lain Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu, Kantor Imigrasi Bengkulu, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu, dan Kantor Penanaman Modal Kota Bengkulu, RSUD M Yunus dan Mapolda Bengkulu.
medcom.id, Bengkulu: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan sasaran pembangunan aparatur negara bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia pada 2025.
"Seluruh jajaran aparatur negara harus bersinergi mewujudkan sasaran pembangunan ini sehingga pemerintahan berkelas dunia terwujud," kata Menteri Yuddy saat meninjau pelayanan publik di Rumah Sakit M Yunus, Kota Bengkulu, Jumat (22/4/2016).
Menurut Yuddy, tiga sasaran pembangunan bidang aparatur negara yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Untuk mewujudkan hal itu, menurut dia, harus dimulai dari pemerintahan daerah jenjang dasar agar lebih merakyat dan memberikan pelayanan publik yang baik.
"Aparatur adalah pelayan masyarakat karena itu harus sering turun ke bawah untuk memastikan layanan bagi masyarakat baik, termasuk kepala daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus lebih merakyat sehingga pengawasan berjenjang dapat terlaksana," katanya.
Kondisi saat ini, tambah dia, laporan kinerja sejumlah pemerintahan daerah belum membaik, termasuk di Bengkulu. Sebab masih ada pemerintah daerah dengan nilai akuntabel C.
"Karena itu perlu kerja keras semua pihak, khususnya dalam lingkungan birokrasi," ucapnya.
Kualitas pelayanan publik, menurut Yuddy, harus terus meningkat. Sebab Indonesia sudah masuk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan bagian dari masyarakat internasional melalui Sustainable Development Goals (SDGs).
Yuddy menambahkan bahwa sejumlah langkah sudah diterapkan antara lain percepatan penataan organisasi Kabinet Kerja dan penghapusan sejumlah lembaga nonstruktural guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien termasuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sehingga memiliki daya saing yang kuat melalui seleksi yang tepat dan moratorium serta rasionalisasi.
Kunjungan kerja Menteri Yuddy ke Bengkulu berlangsung dua hari 21 hingga 22 April untuk menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpan) Provinsi Bengkulu.
Menteri juga meninjau sejumlah kantor pelayanan publik di Bengkulu antara lain Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu, Kantor Imigrasi Bengkulu, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu, dan Kantor Penanaman Modal Kota Bengkulu, RSUD M Yunus dan Mapolda Bengkulu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
