medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad meminta, Mahkamah Agung mengklarifikasi pengambilan sumpah pelantikan terhadap Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan baru DPD. Dia juga meminta pelantikan itu dibatalkan.
"Saya minta pengambilan sumpah itu dibatalkan. Dan kita minta MA menyampaikan klarifikasi ke publik dari Plt (Pelaksana Tugas) Ketua pak Suwardi," kata Farouk kepada wartawan, di Gedung DPD RI, Selasa 4 April 2017.
Kata Farouk, klarifikasi MA sangat penting. Sebab sudah ada putusan MA yang membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Apalagi, kata dia, sebelum pelantikan dirinya sempat memergoki Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto dan anggota DPD Gede Pasek Suwardika di ruang kerja Suwardi.
Keduanya, tambah dia, terlibat pembicaraan intens dan lama dengan Suwardi. Farouk ada di sana untuk menyerahkan surat supaya MA tidak melantik pimpinan DPD lantaran ada putusan pembatalan yang dilakukan MA.
Padahal, kata Farouk, Suwardi mengetahui kalau DPD tengah ada masalah internal soal putusan MA itu. "Ini persoalan DPD bukan masalah jabatan. Tapi, soal marwah. Ini puncak ketidakadilan. Sampai tidak diklarifikasi dan dibatalkan, ayo kita menunjukkan sikap. Apa boleh buat kita ajak semua rakyat menegakkan hukum," kata dia.
Dia yakin banyak anggota senator tak setuju dengan pemilihan DPD kemarin. Apalagi, dalam pemilihan itu, banyak senator yang tidak mengetahuinya.
medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad meminta, Mahkamah Agung mengklarifikasi pengambilan sumpah pelantikan terhadap Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan baru DPD. Dia juga meminta pelantikan itu dibatalkan.
"Saya minta pengambilan sumpah itu dibatalkan. Dan kita minta MA menyampaikan klarifikasi ke publik dari Plt (Pelaksana Tugas) Ketua pak Suwardi," kata Farouk kepada wartawan, di Gedung DPD RI, Selasa 4 April 2017.
Kata Farouk, klarifikasi MA sangat penting. Sebab sudah ada putusan MA yang membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Apalagi, kata dia, sebelum pelantikan dirinya sempat memergoki Sekretaris Jenderal DPD Sudarsono Hardjosoekarto dan anggota DPD Gede Pasek Suwardika di ruang kerja Suwardi.
Keduanya, tambah dia, terlibat pembicaraan intens dan lama dengan Suwardi. Farouk ada di sana untuk menyerahkan surat supaya MA tidak melantik pimpinan DPD lantaran ada putusan pembatalan yang dilakukan MA.
Padahal, kata Farouk, Suwardi mengetahui kalau DPD tengah ada masalah internal soal putusan MA itu. "Ini persoalan DPD bukan masalah jabatan. Tapi, soal marwah. Ini puncak ketidakadilan. Sampai tidak diklarifikasi dan dibatalkan, ayo kita menunjukkan sikap. Apa boleh buat kita ajak semua rakyat menegakkan hukum," kata dia.
Dia yakin banyak anggota senator tak setuju dengan pemilihan DPD kemarin. Apalagi, dalam pemilihan itu, banyak senator yang tidak mengetahuinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
