Lima Permasalahan UMKM Indonesia

Jakarta: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut ada lima permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Pertama, adanya perbedaan definisi UMKM antarlembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. "Kedua, Jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Suharso dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021. Dia mengatakan sebanyak 99 persen usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM. Sementara UMKM hanya berkontribusi 57 persen terhadap PDB. Penyebab ketiga, rendahnya UMKM yang terjalin dalam kemitraan, termasuk berjejaring dalam rantai nilai global (global value chain). Berdasarkan catatan Bappenas, 93 persen usaha mikro dan kecil (UMK) tidak menjalin kemitraan. "Lalu, UMKM berkontribusi sebesar 14 persen terhadap total ekspor Indonesia," kata Suharso. Baca: Kontribusi UMKM terhadap Ekspor Masih Rendah, Mayoritas Pengusaha Besar Keempat, akses pembiayaan bagi UMKM masih rendah. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, 88 persen UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Adapun rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan 20 persen. "Kelima, rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi," kata Suharso. Saat ini, ada 94 persen UMK tidak menggunakan komputer dalam menjalankan usahanya. Sebanyak 90 persen UMK tidak menggunakan internet.