Padangsidimpuan Mulai Pembangunan 241 Huntap, Lahan 27 Hektare Siap Dikembangkan

Jakarta: Pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, mulai bergerak. Pemerintah kota telah melaksanakan land clearing di sebagian lahan relokasi sekaligus menyiapkan pembangunan awal 241 unit huntap untuk memberikan kepastian hunian yang aman dan layak kepada masyarakat. Lahan huntap yang disiapkan memiliki luas sekitar 27 hektare dan merupakan aset PTPN. Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, berkoordinasi dengan PTPN, serta memperoleh izin pemanfaatan lahan tersebut untuk pembangunan hunian. Dari luas lahan yang tersedia, sekitar tiga hektare telah memasuki tahap land clearing. Wali Kota Padangsidimpuan meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait meningkatkan koordinasi agar penyiapan lahan, kelengkapan dokumen, dan pembangunan fisik berjalan selaras. Tahap awal pembangunan 241 unit huntap dilaksanakan dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Calon penerima telah memperoleh dokumen kontrak tanah dan pembagian blok rumah, sehingga pembangunan dapat dilanjutkan berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan. Selain pembangunan tahap awal tersebut, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat rencana penanganan 1.133 unit huntap di Padangsidimpuan pada 2027. Pemerintah kota akan terus berkoordinasi dengan kementerian untuk melengkapi persyaratan dan menjaga jumlah unit yang telah direncanakan.   Baca Juga : BPSDM Kemendagri Perkuat Kepemimpinan Kepala Daerah Lewat KPPD “Kota Padangsidimpuan telah memasuki tahap transisi dari keadaan darurat menuju tahap rehabilitasi. Kota Padangsidimpuan telah memenuhi indikator kategori hijau, dengan dua indikator yang masih berada pada kategori kuning dan masih dalam proses perbaikan. Dukungan bantuan pembangunan huntap akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP” tulis Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Sumatera Utara Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI Fadjar Tjahjono dalam laporannya dikutip pada Kamis, 1 Oktober 2026. Dua indikator yang masih membutuhkan percepatan adalah sektor hunian tetap dan perikanan. Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Satgas PRR dan kementerian teknis akan mengawal penyelesaian kedua sektor tersebut agar pemulihan berlangsung merata dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Dukungan pembiayaan daerah juga terus bergerak. Berdasarkan data yang telah diperbarui, realisasi tambahan Transfer ke Daerah untuk penanganan pascabencana di Kota Padangsidimpuan mencapai 24 persen. Pelaporan dan pemanfaatan anggaran akan terus dipantau agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat sasaran. Pemulihan turut mencakup rumah ibadah terdampak yang kini telah dibangun kembali dan layak digunakan. Pemerintah kota selanjutnya akan mengoordinasikan pemenuhan fasilitas pendukung yang masih dibutuhkan, terutama tempat mandi, cuci, dan kakus serta pagar masjid. Normalisasi Sungai Aek Sibontar di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru juga menjadi perhatian karena kondisinya masih mengganggu masyarakat dan membutuhkan penanganan lanjutan. Kebutuhan tersebut akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan kementerian teknis terkait. Kepala Data Posko Nasional Satgas PRR Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma mengatakan Pemkot Padangsidimpuan harus terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian teknis terkait untuk memastikan penanganan pascabencana dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.