Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya dukungan anggaran tambahan untuk meningkatkan pengawasan ruang laut, menyusul permasalahan pagar laut yang kembali menjadi sorotan. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Menteri Trenggono mengakui bahwa pengawasan ruang laut masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
Baca juga: Titiek Soeharto Desak Pemilik Pagar Laut di Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran
“Kami mengakui masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut. Karena keterbatasan sarana prasarana pendukung, dan diperlukan adanya dukungan anggaran dari pemerintah,” ujar Trenggono.
Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan KKP terkait pagar laut ilegal, termasuk pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang sepanjang 30 kilometer dan penyegelan pagar laut di Kabupaten Bekasi yang tak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Meski begitu, Trenggono menegaskan bahwa upaya pengawasan masih membutuhkan dukungan lebih besar agar dapat berjalan optimal. Tambahan anggaran diyakini akan sangat membantu untuk memperkuat patroli dan memastikan ruang laut dimanfaatkan sesuai aturan.
Jakarta:
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya dukungan anggaran tambahan untuk meningkatkan pengawasan ruang laut, menyusul permasalahan
pagar laut yang kembali menjadi sorotan. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, Menteri Trenggono mengakui bahwa pengawasan ruang laut masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
Baca juga:
Titiek Soeharto Desak Pemilik Pagar Laut di Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran
“Kami mengakui masih memiliki keterbatasan dalam pengawasan ruang laut. Karena keterbatasan sarana prasarana pendukung, dan diperlukan adanya dukungan anggaran dari pemerintah,” ujar Trenggono.
Ia juga menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan KKP terkait pagar laut ilegal, termasuk pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang sepanjang 30 kilometer dan penyegelan pagar laut di Kabupaten Bekasi yang tak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Meski begitu, Trenggono menegaskan bahwa upaya pengawasan masih membutuhkan dukungan lebih besar agar dapat berjalan optimal. Tambahan anggaran diyakini akan sangat membantu untuk memperkuat patroli dan memastikan ruang laut dimanfaatkan sesuai aturan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
