Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengeklaim pernah mendengar alasan utama membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Bahwa, legasi dengan membangun ibu kota mudah diingat rakyat ketimbang proyek jalan tol.
"Jadi ada yang bilang begini, 'Pak kalau bapak bikin jalan tol itu rakyat paling sudah lupa yang kalau yang bikin jalan tol itu bapak. Tapi kalau bapak pindah ibu kota nah orang akan ingat terus selamanya'," kata Refly dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.
Refly mengatakan alasan membangun ibu kota karena terkait legasi merupakan hal serius. Terlebih, untuk mengenang jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wah kalau misalnya pemindahan ibukota didasarkan pada keinginan untuk legacy, wah gawat sekali," ujar Refly.
Dia tak memungkiri bahwa Presiden pertama RI Soekarno juga terdapat legasinya. Namun, disesuaikan zaman dan urgensinya.
Refly juga menyoroti lokasi IKN Nusantara yang terlampau jauh dari Jakarta. Hal ini berdampak biaya mobilisasi yang tinggi. Khususnya kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang awalnya berkantor pusat di Jakarta harus pindah ke IKN Nusantara.
"Kalau misalnya ibu kota itu digeser ke misalnya paling jauh Bandung atau paling jauh yang kemarin, Jonggol misalnya, maka dia tidak perlu berpindah relokasi tempat tinggal karena kerjaannya. Ini kan soal (uang)," ucap Refly.
Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengeklaim pernah mendengar alasan utama membangun Ibu Kota Negara (
IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Bahwa, legasi dengan membangun ibu kota mudah diingat rakyat ketimbang proyek
jalan tol.
"Jadi ada yang bilang begini, 'Pak kalau bapak bikin jalan tol itu rakyat paling sudah lupa yang kalau yang bikin jalan tol itu bapak. Tapi kalau bapak pindah ibu kota nah orang akan ingat terus selamanya'," kata Refly dalam program
Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.
Refly mengatakan alasan membangun ibu kota karena terkait legasi merupakan hal serius. Terlebih, untuk mengenang jasa dari
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wah kalau misalnya pemindahan ibukota didasarkan pada keinginan untuk
legacy, wah gawat sekali," ujar Refly.
Dia tak memungkiri bahwa Presiden pertama RI Soekarno juga terdapat legasinya. Namun, disesuaikan zaman dan urgensinya.
Refly juga menyoroti lokasi IKN Nusantara yang terlampau jauh dari Jakarta. Hal ini berdampak biaya mobilisasi yang tinggi. Khususnya kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang awalnya berkantor pusat di Jakarta harus pindah ke IKN Nusantara.
"Kalau misalnya ibu kota itu digeser ke misalnya paling jauh Bandung atau paling jauh yang kemarin, Jonggol misalnya, maka dia tidak perlu berpindah relokasi tempat tinggal karena kerjaannya. Ini kan soal (uang)," ucap Refly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
