Polisi Hutan Kurang Banyak? Prabowo Mau Tambah Jadi 70 Ribu Cegah Penjarahan Liar

Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap menambah jumlah polisi hutan secara signifikan hingga 70.000 orang untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Menurutnya, jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 4.500 orang tidak akan maksimal bekerja untuk mencegah penjarahan liar hingga pembakaran hutan. “Menjaga puluhan juta (hektare) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjaran liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH, di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. Ia menjelaskan penambahan personel ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Berdasarkan perhitungan sementara, jumlah polisi hutan diproyeksikan mencapai sekitar 21.000 personel pada 2027.    Baca Juga : ​Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Hasil Penertiban Kawasan Hutan Dengan demikian, Prabowo memperkirakan target 70.000 polisi hutan dapat tercapai dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun. “Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ucap dia. Namun, Prabowo menyebut penguatan jumlah personel tidak hanya diperlukan untuk sektor kehutanan. Ia menyoroti masih terbatasnya jumlah petugas dan sarana pendukung di sejumlah titik strategis, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang. Ia menegaskan pemerintah memahami keterbatasan tersebut dan akan terus melakukan pembenahan secara bertahap. “Kita memahami kondisi itu. Karena itu, kita akan terus mengejar dan memperbaikinya,” tegasnya.  Prabowo pun yakin Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan memperkuat kapasitas negara dalam menjaga kepentingan nasional. “Di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul, dan itu tidak lama lagi,” katanya. Ia mengatakan setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Prabowo meminta seluruh menteri dan kepala badan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. “Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tutup Prabowo.