Jembrana: Pemerintah menyiapkan skema pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan melibatkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) serta Danantara.
Skema IPP dan Danantara disiapkan agar pembangunan PLTS tetap dapat berjalan dengan mempertimbangkan harga listrik, kebutuhan investasi, serta kemampuan pembiayaan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan IPP akan menjadi pilihan utama apabila mampu menawarkan harga listrik yang kompetitif. Namun, pemerintah akan mengambil alih pembangunan jika tidak ada investor yang berminat atau harga yang ditawarkan tidak memenuhi target efisiensi.
"Kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah melalui Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, yang efisien, efektif, dan terjangkau," ujar Bahlil dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Baca Juga :
Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp Masuk Desa Demi Tekan Impor Solar
Menurut Bahlil, pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara masif dan ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan kapasitas 5,3 GWp.
Investasi PLTS capai Rp1.140 triliun
Bahlil mengatakan total investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan program PLTS 100 GWp diperkirakan mencapai USD73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Program tersebut diproyeksikan memberikan sejumlah manfaat ekonomi. Salah satunya berupa efisiensi subsidi energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Selain itu, pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Jika seluruh kapasitas tersebut terealisasi, pemerintah juga memperkirakan penurunan emisi mencapai 140 juta ton karbon dioksida (CO2) per tahun. Potensi nilai ekonomi karbon dari penurunan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
Bahlil menambahkan harga listrik dari proyek PLTS yang diluncurkan saat ini berada di kisaran 5–6 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh). Namun, angka tersebut belum memperhitungkan biaya baterai penyimpanan energi. "Program PLTS ini, begitu kita luncurkan, kita akan lakukan secara masif dan dibagi menjadi tiga tahun," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, biaya tambahan untuk baterai akan bergantung pada kapasitas dan durasi penyimpanan yang dibutuhkan. Pemerintah dapat menyesuaikan penggunaan baterai untuk kebutuhan penyimpanan selama empat jam hingga 24 jam.
"Baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung, mau empat jam, mau 24 jam. Harganya mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu," ujarnya.
Jembrana: Pemerintah menyiapkan skema pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan melibatkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) serta Danantara.
Skema IPP dan Danantara disiapkan agar pembangunan PLTS tetap dapat berjalan dengan mempertimbangkan harga listrik, kebutuhan investasi, serta kemampuan pembiayaan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Bahlil Lahadalia mengatakan IPP akan menjadi pilihan utama apabila mampu menawarkan harga listrik yang kompetitif. Namun, pemerintah akan mengambil alih pembangunan jika tidak ada investor yang berminat atau harga yang ditawarkan tidak memenuhi target efisiensi.
"Kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah melalui Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, yang efisien, efektif, dan terjangkau," ujar Bahlil dalam Launching dan Groundbreaking Program PLTS 100 GWp oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Menurut Bahlil, pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara masif dan ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Pada tahap awal, pemerintah melakukan groundbreaking proyek PLTS dengan kapasitas 5,3 GWp.
Investasi PLTS capai Rp1.140 triliun
Bahlil mengatakan total investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan program PLTS 100 GWp diperkirakan mencapai USD73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun. Program tersebut diproyeksikan memberikan sejumlah manfaat ekonomi. Salah satunya berupa efisiensi subsidi energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun.
Selain itu, pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Jika seluruh kapasitas tersebut terealisasi, pemerintah juga memperkirakan penurunan emisi mencapai 140 juta ton karbon dioksida (CO2) per tahun. Potensi nilai ekonomi karbon dari penurunan emisi tersebut diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
Bahlil menambahkan harga listrik dari proyek PLTS yang diluncurkan saat ini berada di kisaran 5–6 sen dolar AS per kilowatt-hour (kWh). Namun, angka tersebut belum memperhitungkan biaya baterai penyimpanan energi. "Program PLTS ini, begitu kita luncurkan, kita akan lakukan secara masif dan dibagi menjadi tiga tahun," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, biaya tambahan untuk baterai akan bergantung pada kapasitas dan durasi penyimpanan yang dibutuhkan. Pemerintah dapat menyesuaikan penggunaan baterai untuk kebutuhan penyimpanan selama empat jam hingga 24 jam.
"Baterainya itu ditambah lagi. Baterainya tergantung, mau empat jam, mau 24 jam. Harganya mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu," ujarnya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(PRI)
