medcom.id, Sydney: Australia memulangkan 41 pencari suaka asal Sri Lanka. Langkah ini dinilai semakin mempertajam kritik pihak oposisi terhadap kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott yang menolak semua imigran gelap.
Patroli perbatasan Australia menemukan kapal bermuatan pencari suaka Sri Lanka di dekat Kepulauan Cocos, sepekan lalu. Para imigran diduga memasuki perairan Australia secara ilegal. Berdasarkan pernyataan Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison, Senin (7/7/2014), seluruh pencari suaka itu ditransfer ke otoritas Sri Lanka pada Ahad kemarin.
Sejumlah grup hak asasi manusia dan negara-negara barat mengkhawatirkan adanya pelanggaran HAM di Sri Lanka dalam fase terakhir perang dengan separatis Tamil yang berakhir di tahun 2009. Pemerintah Sri Lanka mengatakan banyak warga yang pergi ke luar negeri untuk memperbaiki perekonomian, namun grup HAM mengatakan banyak juga yang pergi untuk menghindari penyiksaan, perkosaan dan kekerasan lainnya.
Pekan lalu, PBB mengekspresikan kekhawatirannya terhadap kebijakan Australia terkait pencari suaka setelah munculnya berita bahwa otoritas Australia telah menghadang dua kapal bermuatan 200 pencari suaka asal Sri Lanka. Morrison membantahnya.
"Ada banyak klaim fantastis yang dibuat dalam sepekan terakhir," tutur Morrison pada radio 2GB. "Tidak ada satu pun dari klaim itu yang terbukti benar."
Selama ini Australia terus menjalankan kebijakan kontroversial "Operasi Perbatasan Kedaulatan" secara diam-diam. Saat dimintai konfirmasi, otoritas Australia selalu menolak berkomentar.
medcom.id, Sydney: Australia memulangkan 41 pencari suaka asal Sri Lanka. Langkah ini dinilai semakin mempertajam kritik pihak oposisi terhadap kebijakan Perdana Menteri Tony Abbott yang menolak semua imigran gelap.
Patroli perbatasan Australia menemukan kapal bermuatan pencari suaka Sri Lanka di dekat Kepulauan Cocos, sepekan lalu. Para imigran diduga memasuki perairan Australia secara ilegal. Berdasarkan pernyataan Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison, Senin (7/7/2014), seluruh pencari suaka itu ditransfer ke otoritas Sri Lanka pada Ahad kemarin.
Sejumlah grup hak asasi manusia dan negara-negara barat mengkhawatirkan adanya pelanggaran HAM di Sri Lanka dalam fase terakhir perang dengan separatis Tamil yang berakhir di tahun 2009. Pemerintah Sri Lanka mengatakan banyak warga yang pergi ke luar negeri untuk memperbaiki perekonomian, namun grup HAM mengatakan banyak juga yang pergi untuk menghindari penyiksaan, perkosaan dan kekerasan lainnya.
Pekan lalu, PBB mengekspresikan kekhawatirannya terhadap kebijakan Australia terkait pencari suaka setelah munculnya berita bahwa otoritas Australia telah menghadang dua kapal bermuatan 200 pencari suaka asal Sri Lanka. Morrison membantahnya.
"Ada banyak klaim fantastis yang dibuat dalam sepekan terakhir," tutur Morrison pada radio 2GB. "Tidak ada satu pun dari klaim itu yang terbukti benar."
Selama ini Australia terus menjalankan kebijakan kontroversial "Operasi Perbatasan Kedaulatan" secara diam-diam. Saat dimintai konfirmasi, otoritas Australia selalu menolak berkomentar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)
