Dirjen PFM Andi ZA Dulung menutup Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah II Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Kerja Pelaporan Pusat dan Daerah untuk Capaian Kinerja PFM yang Berkualitas, di Palembang, Jumat, 22 November 2019 (Foto:Dok)
Dirjen PFM Andi ZA Dulung menutup Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah II Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Kerja Pelaporan Pusat dan Daerah untuk Capaian Kinerja PFM yang Berkualitas, di Palembang, Jumat, 22 November 2019 (Foto:Dok)

5 Dinsos Provinsi Raih Penghargaan Pelaporan Kinerja Ditjen PFM

Nasional Berita Kemensos
Rosa Anggreati • 22 November 2019 22:24
Palembang: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan pelaporan kinerja tepat waktu dan akuntabel. Hal ini diyakini akan mudah dicapai seiring penggunaan informasi teknologi (IT).
 
Hal itu disampaikan Dirjen PFM Andi ZA Dulung saat menutup Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah II Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi Kerja Pelaporan Pusat dan Daerah untuk Capaian Kinerja PFM yang Berkualitas, di Palembang, Jumat, 22 November 2019.
 
"Dibarengi upaya pelaporan dengan baik, penggunaan IT, tepat waktu, dan akuntabel. Dengan demikian, pusat (Kemensos) akan cepat melaporkan kepada Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," ucap Dirjen PFM Andi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Koordinasi pelaporan antara pusat dan daerah sangat penting dan strategis untuk mengawal sinkronisasi serta harmonisasi antara pusat dan daerah dari level perencanaan hingga evaluasi program maupun anggaran.
 
Dalam penyusunan pelaporan kinerja terdapat tiga aplikasi penting yaitu e-Monev Bappenas, SMART Kemenkeu, dan e-Kinerjaku Kemensos.
 
Ketiga aplikasi tersebut menjadi formula dan konstelasi korektif dari pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, realisasi, dan evaluasi. Penggunaan ketiga aplikasi itu akan menghasilkan laporan kinerja selama setahun yang bisa dikomparasi dari tahun ke tahun, dilengkapi dengan aplikasi kinerja e-Sakip dari Kemenpan RB.
 
"Alhamdulillah, nilai laporan kinerja kita pada tahun sebelumnya meningkat dari BB menjadi A. Kita targetkan nilai tertinggi AA bisa kita raih," ujar Dirjen PFM Andi.
 
5 Dinsos Provinsi Raih Penghargaan Pelaporan Kinerja Ditjen PFM
 
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PFM Nurul Farijati menjelaskan, rakor ini merujuk kepada perundang-undangan dan regulasi terkait penanganan fakir miskin, serta menindaklanjuti Rakor Pelaporan Pusat dan Daerah di Yogyakarta pada 4-7 September 2019.
 
"Rakor kedua ini bertujuan memastikan kembali mandat rakor sebelumnya dengan progres yang baik, memperkuat sinergi pelaporan pusat dan daerah, serta merencanakan pelaporan tahun depan. Juga untuk menetapkan komposisi provinsi terbaik satu hingga lima dalam pelaksanaan pekerjaan pelaporan," kata Nurul.
 
Pada rakor yang digelar 20-23 November 2019 ini diikuti 118 peserta. Rinciannya, 50 orang peserta dari pusat dan 68 peserta dari perwakilan 34 provinsi dengan masing-masing dua orang setiap provinsi, 1 orang struktural, dan satu aplikator pelaporan.
 
Ditjen PFM telah menentukan peringkat lima provinsi terbaik dalam pelaksanaan pelaporan, yaitu:
1. Jawa Barat
2. Sumatera Barat
3. Kalimantan Tengah
4. Kalimantan Barat
5. Sulawesi Selatan
 
5 Dinsos Provinsi Raih Penghargaan Pelaporan Kinerja Ditjen PFM


Peningkatan Indeks BNPT


Dirjen PFM Andi ZA Dulung mengatakan, ada beberapa hal penting dari capaian penanganan fakir miskin hingga saat ini, yaitu pemindahan alokasi Subsidi Rastra dari BA BUN 999 ke BA 027 Kementerian Sosial menjadi Bansos Rastra, mentransformasikan keseluruhan Bansos Rastra ke BPNT tahun 2019 (September) sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, serta menetapkan kebijakan diskresi bagi wilayah-wilayah blank spot dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 
"Tentunya peningkatan indeks BPNT dari Rp110 ribu per bulan per KPM (keluarga penerima manfaat) menjadi Rp150 ribu per bulan per KPM, yang akan dimulai pada alokasi tahun 2020, dengan nama KKS menjadi KSM (Kartu Sembako Murah)," kata Dirjen PFM Andi.
 
5 Dinsos Provinsi Raih Penghargaan Pelaporan Kinerja Ditjen PFM
 
Lebih lanjut, dia mengatakan capaian penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 sekitar 9,42 persen. BPS menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah realisasi distribusi program Bansos Pangan.
 
"Tentu target kita berkurangnya beban pengeluaran keluarga fakir miskin dan kelompok rentan melalui keuangan inklusi, serta peningkatan produktifitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin dan kelompok rentan melalui bansos KUBE," kata Dirjen PFM Andi.
 
"Termasuk juga meningkatnya kualitas rumah tinggal dan lingkungan keluarga fakir miskin, serta kelompok rentan melalui bansos RS RTLH dan Sarling," ucapnya menambahkan.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif