Padang: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda meski sama-sama daerah otonomi khusus (otsus). Masing-masing daerah memiliki karakter berbeda.
"Walaupun anggaran untuk kedua provinsi tersebut, dibandingkan dengan daerah lain, itu per penduduknya jauh berbeda, tapi tetap saja ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan masalah," kata JK di Hotel Grand Inna Padang, Sumatra Barat, Senin, 2 September 2019.
JK mengatakan Aceh tetap aman sejak Perjanjian Helsinki ditandatangani 15 tahun lalu antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu. Pemerintah memberlakukan otonomi khusus setelah perdamaian.
Dia menuturkan hal berbeda terjadi di Papua. Meski Perjanjian New York ditandatangani dan daerah otonomi khusus diberlakukan gejolak tetap terjadi.
JK menyebut persoalan di Papua disebabkan beberapa hal yakni, ketidakpuasan masyarakat lokal pada pemerintah pusat, pendidikan tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan sosial, dan tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat.
Dia menegaskan pemerintah terus membangun infrastruktur di Papua. JK mengakui hal itu belum menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
"Ternyata di Papua, infrastruktur yang dibangun dengan sangat sulit itu, tidak menambah atau malah tidak memberikan sesuatu hasil yang kita harapkan untuk pemerataan, harmonisasi dan kesejahteraan," tutur dia.
Wapres berharap permasalahan di Papua tidak semakin berlarut. Dia meminta masyarakat saling menghargai dan menahan diri serta tidak memprovokasi kondisi.
Padang: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penanganan konflik di Aceh dan Papua berbeda meski sama-sama daerah otonomi khusus (otsus). Masing-masing daerah memiliki karakter berbeda.
"Walaupun anggaran untuk kedua provinsi tersebut, dibandingkan dengan daerah lain, itu per penduduknya jauh berbeda, tapi tetap saja ada ketidakpuasan sehingga menimbulkan masalah," kata JK di Hotel Grand Inna Padang, Sumatra Barat, Senin, 2 September 2019.
JK mengatakan Aceh tetap aman sejak Perjanjian Helsinki ditandatangani 15 tahun lalu antara pemerintah dan pejuang kemerdekaan Aceh saat itu. Pemerintah memberlakukan otonomi khusus setelah perdamaian.
Dia menuturkan hal berbeda terjadi di Papua. Meski Perjanjian New York ditandatangani dan daerah otonomi khusus diberlakukan gejolak tetap terjadi.
JK menyebut persoalan di Papua disebabkan beberapa hal yakni, ketidakpuasan masyarakat lokal pada pemerintah pusat, pendidikan tidak merata sehingga menimbulkan kesenjangan sosial, dan tidak memberikan pendapatan yang baik kepada masyarakat.
Dia menegaskan pemerintah terus membangun infrastruktur di Papua. JK mengakui hal itu belum menjadi jawaban atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
"Ternyata di Papua, infrastruktur yang dibangun dengan sangat sulit itu, tidak menambah atau malah tidak memberikan sesuatu hasil yang kita harapkan untuk pemerataan, harmonisasi dan kesejahteraan," tutur dia.
Wapres berharap permasalahan di Papua tidak semakin berlarut. Dia meminta masyarakat saling menghargai dan menahan diri serta tidak memprovokasi kondisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
