Lestari Moerdijat: Kolaborasi Kuat Kunci Lindungi Kelompok Rentan dari Krisis Iklim

Jakarta: Sistem perlindungan dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dan mitigasi bencana yang tepat harus diwujudkan dalam upaya melindungi setiap warga negara dari ancaman krisis iklim.  "Tantangan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak Indonesia yang semakin kompleks pada 2026 harus dijawab dengan kolaborasi kuat semua pihak terkait, demi menghadirkan lingkungan yang aman bagi setiap warga negara," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis 18 Juni 2026. Penelitian Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI) mengungkap bahwa perubahan iklim telah menimbulkan tekanan ekonomi yang semakin besar bagi kelompok rentan, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).  Perubahan iklim itu tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan ekonomi masyarakat di pesisir dan sektor pertanian.  Temuan yang disampaikan dalam workshop dan diskusi panel di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/6), menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera menghadirkan perlindungan nyata bagi mereka yang paling terdampak. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga memperkirakan bahwa perempuan dan anak-anak di sejumlah daerah di Indonesia merupakan kelompok rentan terpapar dampak krisis iklim, yang memicu peningkatan risiko perdagangan orang, perkawinan anak, dan putus sekolah akibat kehilangan mata pencaharian. "Anomali iklim yang dapat memicu kekeringan atau hujan lebat tidak hanya memiliki dampak signifikan pada lingkungan di tanah air, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial kelompok masyarakat rentan. Kondisi itu harus mampu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.  Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong penguatan sistem perlindungan kelompok rentan dengan mengedepankan pemerataan layanan perlindungan dan pendekatan preventif. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menekankan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan masyarakat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam upaya memperkuat sistem perlindungan masyarakat dari ancaman krisis iklim.    Baca Juga : Waspada! Mengenal Apa Itu El Nino Godzilla dan Dampaknya Bagi Indonesia   Selain itu, Rerie mendorong agar sistem dan perangkat hukum yang ada mampu beradaptasi dengan ancaman dari dampak krisis lingkungan di sektor ekonomi, sosial, hingga ruang digital yang berpotensi menghadirkan kerentanan baru bagi anak bangsa.  "Sistem perlindungan bagi kelompok rentan dari ancaman dampak krisis iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak yang menuntut tindakan nyata," pungkas Rerie.