Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan inovasi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik akan terus digencarkan. Upaya tersebut wajib dilakukan demi meningkatkan kepuasan dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.
"Inovasi digital pelayanan publik di Indonesia akan terus dilakukan. Publik adalah mitra pemerintah. Kemitraan harus dibangun dengan rasa percaya yang terbuka dan inklusif," ujar Jokowi dalam 2021 Open Government Partnership Global Summit dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.
Selama pandemi covid-19 berlangsung, pemerintah terus melakukan pembenahan. Berbagai sistem pelayanan dibuat transparan dan akuntabel.
Salah satunya dalam program bantuan sosial. Ketika semua telah masuk ke ranah digital dan dapat diakses secara luas, potensi korupsi dan penyelewengan bisa diminimalisasi.
Baca: Jokowi Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Teknologi Digital
"Prinsip tersebut menjadi sangat esensial memastikan untuk kebijakan anggaran dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya," ucap Jokowi.
Pemerintah saat ini juga telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu, yaitu Lapor yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah. Sejak 2015, Lapor telah melayani lebih dari satu juta aspirasi dan aduan masyarakat.
Jakarta: Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menegaskan
inovasi digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik akan terus digencarkan. Upaya tersebut wajib dilakukan demi meningkatkan kepuasan dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah.
"Inovasi digital
pelayanan publik di Indonesia akan terus dilakukan. Publik adalah mitra pemerintah. Kemitraan harus dibangun dengan rasa percaya yang terbuka dan inklusif," ujar Jokowi dalam 2021 Open Government Partnership Global Summit dilansir dari
Media Indonesia, Jakarta, Rabu, 15 Desember 2021.
Selama pandemi
covid-19 berlangsung, pemerintah terus melakukan pembenahan. Berbagai sistem pelayanan dibuat transparan dan akuntabel.
Salah satunya dalam program bantuan sosial. Ketika semua telah masuk ke ranah digital dan dapat diakses secara luas, potensi korupsi dan penyelewengan bisa diminimalisasi.
Baca:
Jokowi Dorong Perguruan Tinggi Optimalkan Teknologi Digital
"Prinsip tersebut menjadi sangat esensial memastikan untuk kebijakan anggaran dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Intinya kepercayaan publik adalah kuncinya," ucap Jokowi.
Pemerintah saat ini juga telah mengembangkan kanal pengaduan terpadu, yaitu Lapor yang terhubung dengan lebih 600 lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah. Sejak 2015, Lapor telah melayani lebih dari satu juta aspirasi dan aduan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
