Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) asli Papua. Program-program yang dijalankan diminta berkiblat pada amanat tersebut.
Menurut Tito, keberpihakan harus ada, tetapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Dia mencontohkan dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), ada kebijakan afirmasi untuk putra-putri asli Papua.
"Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri," kata Tito saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa, 20 April 2021.
Mantan Kapolri itu menekankan jangan sampai semua SDM asli Papua diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Menurut dia, masyarakat sekitar bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya.
Baca: Perlunya Memperkuat SDM untuk Pacu Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19
Untuk itu, kata Tito, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan tersebut sangat dibutuhkan. Tito menyadari ada beberapa daerah di Papua yang belum tersedia perguruan tinggi. Hal ini membuat jarak indeks pembangunan manusia antardaerah terbilang jauh.
Tito menilai perguruan tinggi atau sekelas politeknik perlu dibangun untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah. Usulan ini sudah disampaikan Tito kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar mendapat dukungan.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (
Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat
sumber daya manusia (SDM) asli Papua. Program-program yang dijalankan diminta berkiblat pada amanat tersebut.
Menurut Tito, keberpihakan harus ada, tetapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Dia mencontohkan dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN), ada kebijakan afirmasi untuk putra-putri asli Papua.
"Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri," kata Tito saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa, 20 April 2021.
Mantan Kapolri itu menekankan jangan sampai semua SDM asli Papua diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Menurut dia, masyarakat sekitar bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya.
Baca:
Perlunya Memperkuat SDM untuk Pacu Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19
Untuk itu, kata Tito, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan tersebut sangat dibutuhkan. Tito menyadari ada beberapa daerah di Papua yang belum tersedia perguruan tinggi. Hal ini membuat jarak indeks pembangunan manusia antardaerah terbilang jauh.
Tito menilai perguruan tinggi atau sekelas politeknik perlu dibangun untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah. Usulan ini sudah disampaikan Tito kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar mendapat dukungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
