medcom.id, Jakarta: Sebanyak 400 anak telah mendapatkan vaksinasi ulang. Namun, pendataan dan verifikasi data anak yang terpapar vaksin palsu akan terus dilakukan hingga seluruh anak Indonesia mendapatkan imunitas.
"Ini data masih berkembang dan terus kita lakukan pendataan sampai kasus ini dapat teratasi," kata Ketua Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu Maura Linda Sitanggang di Kantor Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).
Menurut Maura, langkah tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah serius menangani kasus vaksin palsu. Segala hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat segera ditindaklanjuti.
"Untuk masyarakat yang masih ragu kena apa tidak (vaksin palsu), dapat berkonsultasi dengan membawa buku imunisasi ke posko. Kami akan meyakinkan, tidak ada satu pun anak yang tidak dilakukan pengecekan imunisasi. Ini program pemerintah," tegas Maura.
Maura menjelaskan, hingga kini baru 14 rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Meski demikian, pendataan anak yang terpapar vaksin palsu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.
"Data itu akan ditindaklanjuti Satgas di daerah, sehingga penanganan bisa dilakukan komprehensif dan semua menjadi tenang," kata Maura.
Selain itu, Pemerintah juga telah melaksanakan audit standar prosedur pelaksanaan pelayanan setiap fasilitas kesehatan. "Pemerintah turun di mana saja. Tetapi jangan sampai salah prsepsi, 95,3 persen anak sebenarnya menggunakan vaksin pemerintah dan tidak ditemukan vaksin palsu," kata Maura.
medcom.id, Jakarta: Sebanyak 400 anak telah mendapatkan vaksinasi ulang. Namun, pendataan dan verifikasi data anak yang terpapar vaksin palsu akan terus dilakukan hingga seluruh anak Indonesia mendapatkan imunitas.
"Ini data masih berkembang dan terus kita lakukan pendataan sampai kasus ini dapat teratasi," kata Ketua Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu Maura Linda Sitanggang di Kantor Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/7/2016).
Menurut Maura, langkah tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah serius menangani kasus vaksin palsu. Segala hal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat segera ditindaklanjuti.
"Untuk masyarakat yang masih ragu kena apa tidak (vaksin palsu), dapat berkonsultasi dengan membawa buku imunisasi ke posko. Kami akan meyakinkan, tidak ada satu pun anak yang tidak dilakukan pengecekan imunisasi. Ini program pemerintah," tegas Maura.
Maura menjelaskan, hingga kini baru 14 rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu. Meski demikian, pendataan anak yang terpapar vaksin palsu berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia.
"Data itu akan ditindaklanjuti Satgas di daerah, sehingga penanganan bisa dilakukan komprehensif dan semua menjadi tenang," kata Maura.
Selain itu, Pemerintah juga telah melaksanakan audit standar prosedur pelaksanaan pelayanan setiap fasilitas kesehatan. "Pemerintah turun di mana saja. Tetapi jangan sampai salah prsepsi, 95,3 persen anak sebenarnya menggunakan vaksin pemerintah dan tidak ditemukan vaksin palsu," kata Maura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
